Ini harus lebih tegas, bukan hanya mengurangi jumlah KP

Berita Kompas tanggal 30/01/2010.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/30/02360422/kuasa.pertambangan.segera.ditertibkan

KASUS BATU BARA

Kuasa Pertambangan Segera Ditertibkan

Sabtu, 30 Januari 2010 | 02:36 WIB

Jakarta, Kompas - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan segera menertibkan ribuan izin kuasa pertambangan yang telah diterbitkan pemerintah daerah dalam 10 tahun terakhir. Hal ini akan dilakukan setelah empat peraturan pemerintah turunan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diberlakukan.

”Kami akan menertibkan perizinan kuasa pertambangan (KP),” kata Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Kementerian ESDM Bambang Setiawan, Jumat (29/1), seusai pelantikan pejabat eselon II Kementerian ESDM di Jakarta.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menyatakan, secara formal hukum Menteri Kehutanan lebih tahu mana saja kegiatan penambangan di lokasi yang tidak diperkenankan. ”Kami tidak pro pada pelanggaran di lahan buat kawasan hutan. Masalah ini dibahas lintas sektoral,” ujarnya.

Bambang menambahkan, sejak UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) diberlakukan, pemda mulai melaporkan izin KP yang telah diterbitkan. ”Sebelum ada UU, KP yang tercatat di pusat hanya sekitar 2.000, sekarang naik jadi 8.400 KP,” kata Bambang.

Kini Kementerian ESDM mulai melaksanakan proses registrasi. Registrasi tidak akan diterbitkan jika KP terbukti melanggar aturan, misalnya tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi dan tidak mengantongi sertifikat analisis dampak lingkungan. Jika ada tiga KP di satu lokasi, harus dipilih salah satu. ”Kami melakukan pendekatan persuasif, minta agar diperbaiki atau dicabut jika langgar aturan,” ujarnya.

”Dengan UU ini, karut-marut wajah pertambangan diharapkan bisa dibenahi, termasuk menertibkan kuasa pertambangan luas 20-50 hektar. Bagaimana bisa mengelola lingkungan kalau luas lahan sempit,” ujarnya. Dalam UU itu ada sanksi pidana bagi pengusaha dan pemberi izin KP, izin juga harus diberikan secara transparan dan melalui lelang.

Begitu 4 rancangan peraturan pemerintah sebagai penjabaran UU Minerba ditandatangani Presiden, semua aturan itu mulai diterapkan. ”Kami akan bersama-sama mengatasi penambangan ilegal, menginventarisasi daerah mana yang jadi prioritas, mana saja pemilik KP yang tidak bayar royalti,” katanya.

Dalam 10 tahun terakhir, sejak otonomi daerah, jumlah KP meningkat pesat, banyak di antaranya yang melanggar aturan, tumpang tindih dengan KP lain, merambah ke hutan konservasi. ”Ini masa sulit mengerem pemberian kuasa pertambangan,” ujar Bambang.

Normatif

Kepala Pusat Informasi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan Masyhud MM yang dihubungi dari Banjarmasin, kemarin, memberi penjelasan normatif. ”Tidak boleh ada penambangan di kawasan hutan kalau tidak ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan,” ujarnya.

Kementerian Kehutanan, katanya, hanya mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan di Kalimantan untuk 149 perusahaan pertambangan dengan luas 338.626 hektar. Karena itu, jika ada kegiatan pertambangan dengan izin dari kepala daerah setempat berada di kawasan hutan, lebih-lebih di hutan lindung, bisa dipastikan ilegal.

Mashyud menjelaskan, dari 149 perusahaan tersebut, sebanyak 74 izin berada di Kaltim dengan luas hutan 224.604 hektar, Kalsel 53 izin dengan luas 66.105 hektar, Kalteng 15 izin dengan luas 35.426 hektar, dan Kalbar 7 izin seluas 12.492 hektar. ”Sebagian besar untuk pertambangan batu bara,” katanya.

Menurut Masyhud, ribuan izin yang dikeluarkan bupati/wali kota tersebut, apabila lahannya berada di kawasan hutan, harus mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan. Jika tidak, kegiatan pertambangannya ilegal.

Masyhud juga menegaskan, telah terbentuk tim gabungan dari Kementerian Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan untuk melakukan koordinasi menangani permasalahan pelanggaran hukum terkait pertambangan di Kalimantan. (FUL/BRO/EVY

Hasil tambang = kekayaan untuk rakyat Indonesia

Tulisan di bawah ini saya sikapi dengan berbagi cerita pengalaman pribadi yang bersangkutan dengan berita di koran Kompas pada hari yang sama seperti tertera di kedua link berikut:

1. http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/28/03090818/tiga.hari.muara.teweh.gelap.massa.merusak.kantor.pln

2.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/28/03145536/izin.perlu.dievaluasi

Anwari Doel Arnowo - 28 Januari, 2010.

LISTRIK DAN BATUBARA

Suatu saat pada awal tahun 1992an, saya sedang duduk di sebuah bukit tempat pariwisata di Thailand Utara di kawasan propinsi Lampang. Terlihat di sekeliling saya berdatangan orang-orang awam, rakyat biasa, berpakaian liburan. Menarik pandangan mata saya untuk beralih melihat serombongan Bhiksu yang turun beraturan dari sebuah bus yang khusus guna mengangkut mereka.

Udara jernih, segar, langit terang, pandangan mata mencapai jauh sampai ke horizon.

Jernih, segar dan ... horizon? Ah ada yang kurang pas di sini. Apa?

Saya lihat tidak terlalu jauh dari tempat saya berada, asap mengepul tebal ke udara. Asal mula asap tebal hitam keabu-abuan itu dari tiga cerobong asap yang besar dan tinggi. Saya bersama dengan tiga orang geologist yang bahasa Indonesianya ahli geologi, asal Thailand yang mengantarkan saya ke mana-mana, berhari-hari lamanya, sejak dari Chiang Mai ke Bangkok, naik mobil melalui tambang-tambang batubara milik sebuah perusahaan Thailand yang besar di mana ketiga ahli geologi itu bekerja dan telah sekian tahun lamanya menjadi karyawan. Saya tanyai mereka itu asap dari pabrik apa?? Mereka menjawab bangga berebutan: itu sebuah Power Plant yang disebut dengan nama Mae Moh, berkapasitas 200(?) Mega Watt. Dan lain-lain informasi mengenai pabrik listrik ini. Yang saya catat dengan baik di otak saya adalah, power plant ini adalah coal fired, pembangkit listrik dengan batu bara yang paling rendah kadar kalorinya (jenis lignite) sebagai bahan bakar utama. Lignite dapat digolongkan ke dalam batubara yang kadarnya rendah mendekati kadar dari gambut (peat), silakan simak dan membaca: http://en.wikipedia.org/wiki/Lignite.

Sesuatu seperti bunyi klik sebuah tombol, berbunyi dan terdengar nyaring di kepala dan akal saya. Lignite, begitu rendah kalorinya sampai jarang dibicarakan dan tidak dilirik oleh siapapun mereka, yang pada waktu itu berusaha di bidang perdagangan maupun penambangan komoditi batubara, agar bisa menghasilkan listrik. Mereka hanya melirik yang nilai-kalori(calorific value)nya minimum 5000 kalori.

Sudah lebih lima belas tahun lamanya saya sedih kalau mendengar orang berdagang batubara yang membanggakan nilai kalorinya 5500 sampai 7000. Siapapun dia, kalau saja memiliki ijin menambang dengan sah dan benar, maka dia akan menambang yang disukainya saja, yang nilai kalorinya sekitar 6000 sampai 7000 saja. Jangan-jangan yang lain, rendah kalorinya, diabaikan saja. Yang begini istilahnya adalah high grading (menambang yang tinggi nilai kalorinya), yang berarti pasti akan merusak lingkungan. Seperti diketaui, menambang bahan galian tambang dari kedalaman seperti biasanya tambang batubara dan mineral, disyaratkan harus melakukan reklamasi pada tahap akhir dari kegiatan menambang, sehingga mendekati keadaan asli seperti keadaan awal sejak sebelum dilakukan penggalian.

Di sinilah kunci “benar dan salah” dalam periode setelah selesai menambang nanti.

Menambang batubara atau mineral adalah one way traffic (satu arah) saja. Menggali, melakukan penambangan, mengangkut hasil tambang ke luar dan mereklamasi. Tahapan terakhir ini amat sering dilupakan atau pura-pura lupa, membiarkan lubang-lubang bekas penambangan begitu saja, tanpa reklamasi. Pak Bupatinya lengah, petugas Lingkungan Hidup juga mungkin tidak melirik. Kasihanilah anak dan cucu kita, our future Indonesians – yang saat ini disebut dengan istilah tunas bangsa.

Mereka akan mengenyam ketidak-nyamanan hidup.

Apa sebab??

Pada jaman mereka nanti, batubara kelas tinggi kalori sudah habis karena high grading yang serakah yang merupakan sikap tidak peduli dari kakek moyangnya, yakni kami ini, pada saat sekarang!! Pada jaman mereka nanti mungkin akan sudah ditemukan teknologi baru yang bisa dipakai untuk menggunakan pemanfaatan lignite, menggunakan gambut bahkan ban-ban mobil yang bekas, serta bahan bakar lain untuk menggerakkan turbin pemutar generator pembangkit listrik. Pada saat sudah diketaui ada sisa-sisa low grade coal di bawah tanah reklamasi, mungkin saja tidak bisa ditambang dengan serta merta, antara lain sebab paling mungkin adalah Kementerian Kehutanan tidak akan mengijinkan, karena di atas tanah di situ mungkin sudah ada hutan produksi. Meskipun Penambangan bawah tanah (underground) akan mungkin dilakukan, bisa juga akan berpotensi merusak hutan industri itu. Karena inilah kegiatan menambang batubara saya sebut tadi adalah one way traffic karena hanya bisa sekali jalan karena tidak ada regenerasi di dalam bahan galian tambang. Hasil tambang biasa dimasukkan ke adalah kategori habis pakai. Apalagi ditambah adanya fakta bahwa proses batubara terbentuk setelah melalui proses yang amat lama, sekitar TIGA RATUS JUTA TAHUN lamanya.

Untuk catatan saja: batubara telah dikenal sejak 4000 tahun sebelum Masehi di China (di kawasan Shenyang) dan Dinasti Han (206 sebelum Masehi) dan di telah mulai menggunakan batubara jenis lignite sebagai bahan bakar. 2000 s/d 3000 tahun sebelum Masehi di Inggris juga sudah ditengarai digunakan untuk upacara penguburan. Bentukan batubara yang sekian lama itu hanya akan diboroskan manusia dalam kurang dari dua atau tiga ratus tahun saja, sejak orang Eropa dan Amerika Serikat serta Kanada telah melakukannya pada hampir dua ratus tahun yang lalu?? Dan kita mau bersinergi dengan kesalahan-kesalahan mereka itu?? Apakah akan kita ulangi kesalahan demi kesalahan sampai kita tidak berdaya, menuruti keserakahan sesaat??

Sudah saatnya kita mengurangi bahkan menghentikan ekspor batubara, karena kita sendiri amat membutuhkannya dalam masa depan yang dekat sekali, demi kelangsungan kehidupan berbangsa. Ini berlaku untuk minyak. Batalkan kontrak yang ada dan membayar ganti rugi karenanya. Jumlah ganti rugi untuk pembatalan ini pasti akan lebih menguntungkan daripada kita mengimportnya kembali sekarang ini seperti minyak, juga batubara dan komoditi lainnya selain mineral dan hasil tambang apapun. Pantaskah misalnya garam yang ada di pasar sekarang, sekitar 50% adalah garam import? Apakah air laut kita sudah menjadi tawar??

Mari kita periksa kesalahan di Mae Moh pada saat ini.

Dua puluh tahun yang lalu, saya lihat di Mae Moh tiga cerobong asap yang menjalankan pembangkit listrik kapasitas 200 Mega Watt, dan saya hanya berkomentar langit jernih, segar dan jauhnya garis horizon. Tetapi adanya perkembangan kemajuan peradaban manusia di Thailand hanya di dalam tempo kurang dari 20 tahun, telah mengubah kemampuan Mae Moh Power Plant menjadi sebuah kompleks yang menghasilkan listrik 2300 lebih MW, sepuluh kali lebih banyak dari kapasitas awal. Sekarang terlihat sembilan cerobong kecil-kecil dan satu yang besar, menghasilkan polusi yang hebat, sehingga mendapat hukuman dari pengadilan. Apa yang telah terjadi secara hukum? EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) yaitu sama dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) kita di Indonesia, dihukum oleh putusan pengadilan Thailand untuk memberi ganti rugi kepada mereka yang tergusur, yang juga terkontaminasi dan mengalami penderitaan karena terjadinya polusi di sekitar Mae Moh. Ini adalah urusan salah kaprah karena telah ceroboh melanggar urusan pemeliharaan Lingkungan Hidup. Kepada setiap penduduk harus diberikan antara lain kompensasi senilai tujuh ribu Dollar AS untuk relokasi tempat tinggal mereka sejauh sedikitnya lima kilometer dari Mae Moh. EGAT juga diharuskan merehabilitasi kawasan Mae Moh, dipaksa menanami kembali pohon-pohon di seluruh daerah yang tadinya adalah sebuah daerah yang telah disulap menjadi lapangan golf. Sekarang lapangan golf itu diwajibkan untuk dihutankan kembali. Itu semua gara-gara operasi sejak tahun 1992an sampai 1998an telah menyebabkan udara sudah dicemari oleh belerang dioksida yang melebihi ambang 780 microgram per meter kubik. Hal ini dapat dibaca di: http://www.accessinitiative.org/blog/2009/03/access-justice-mae-moh-lignite-power-plant-thailand.

Sepulang saya ke Indonesia dari meninjau Mae Moh, saya sering sekali membicarakan serta mengusahakan pemanfaatan batubara berkalori rendah untuk membangun power plant-power plant skala kecil sekitar satu MW sampai lima MW di Kalimantan dan Sumatera, agar menghasilkan listrik-listrik untuk daerah-daerah kecil setingkat Kecamatan dan Kabupaten. Saya dengar, waktu itu sebuah perusahaan kayu di dekat kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, ada yang telah memiliki sebuah pembangkit listrik yang berukuran satu megawatt dan kelebihan kebutuhan kapasitasnya bisa di jual kepada rakyat di sekitarnya. Dalam benak saya, waktu itu sekitar tujuh belas tahun yang telah silam, Kalimantan masih berpenduduk sedikit sekali dan amat memerlukan tenaga manusia untuk mengembangkan perekonomian setempat. Tentu saja saya berpikir bahwa bila dapat dilaksanakan pembangunan pembangkit listriknya, maka tidak boleh melupakan masalah yang menyangkut lingkungan hidupnya. Keuntungan membangun pembangkit listrik di mulut tambang berskala kecil ini adalah: utamanya tidak usah mengangkut batubara dari mulut tambang keluar dari daerah tersebut, tetapi langsung bisa membakarnya di dekat tambang. Hasilnya berupa listrik dapat dialirkan melalui kabel distribusi ke arah sekeliling daerah Kecamatan atau Kabupaten saja. Kendala paling utama ternyata adalah masalah penjualan listriknya ke konsumen, waktu itu, karena ada keharusan melalui PLN. Yang begini bagi para calon pengusaha bukan hal menarik, karena banyaknya korupsi di tubuh PLN menjadikan bisnis ini amat tidak menjanjikan iklim investasi. Saya anjurkan diganti saja undang-undangnya mengenai penjualan listrik.

Mengapa bensin bisa, dan listrik tidak?

Bukankah sekarang sudah ada pompa bensin Shell dan Petronas serta perusahaan asing yang lain. Mengapa menjual listrik saja harus BUMN? Bukankah faktanya BUMN itu tidak manusiawi, contohnya: bayar terlambat dari batas tanggal langsung dimatikan, tetapi pemadaman PLN tidak membayar ganti rugi kepada konsumen. Bahkan tindakan pemadaman tidak disertai pemberi tauan terlebih dahulu.

Memang saya akui saya tidak dapat terus berkonsentrasi di dalam usaha saya di bidang batubara, oleh karena perkembangan usaha saya di bidang tambang mineral lebih cepat mendesak untuk ditekuni dan dilakukan segera. Jadi saya terpaksa meninggalkan usaha saya di bidang energi. Saya pernah juga mengunjungi sebuah Power Plant yang berukuran lebih dari 4000 megawatt di Hongkong, yang juga menjual listriknya sebagian besar ke Republik Rakyat China. Lokasinya terletak di tepi laut akan tetapi terletak dikelilingi oleh lereng-lereng gunung dan hunian yang modern serta bersih. Padahal selama ini image sebuah power plant adalah sebagai penyumbang polusi. Power Plant ini besar dalam kapasitas produksi listriknya, bisa ditengarai dengan siapa yang telah meresmikannya pembukaannya: Perdana Menteri Inggris: Margareth Thatcher.

Oleh karena hari ini tanggal 28 Januari, 2010, Presiden RI meresmikan pembukaan sebuah pembangkit Listrik baru di Banten, Labuan 2 berkapasitas dua kali tiga ratus megawatt, dan secara resmi masuk dalam tahap pengujian sampai bulan Maret yang akan datang. Dalam waktu bersamaan secara tele conference juga diresmikan pembukaan pembangkit listrik di Tapanuli bernama labuhan Angin dengan kapasitas dua kali seratu lima belas megawatt. Pembangkit Labuan 1 sudah beroperasi sejak Juli 2009 dan sudah masuk ke interkoneksi Jawa-Bali. Semua ini dalam upaya ikut menunjang program pembangunan pembangkit sepuluh ribu megawatt tahap satu dan tahap dua.

Saya sendiri masih memimpikan sebanyak mungkin power plant berukuran kecil yang memanfaatkan lignite atau gambut dibangun di seluruh Kalimantan, sebanyak mungkin dan semua kelebihan produksinya, setelah secara sepenuhnya bisa di-disitribusi-kan ke seluruh pelosok Kalimantan, disalurkan melalui sebuah fasilitas kabel di dasar Laut Jawa disalurkan dan di-distribusi-kan ke Jawa dan Bali. Jalurnya sudah pernah saya tinjau sendiri berujung di daerah Asam-Asam di dekat Pelaihari, Kalimantan Selatan, dan mengarah ke ujung Timur Pulau Madura. Menurut perkiraan saya, jarak tersebut adalah sekitar 250 kilometer. Hal itu bukan masalah mudah dan murah, juga harus disadari bahwa mengalirkan listrik dari Arus Bolak-Balik ke kabel laut harus diubah dulu menjadi Arus Satu Arah dan ketika kembali memasuki tempat tujuan maka harus dikembalikan menjadi Arus Bolak-Balik. Masalah pembiayaan memang menyangkut angka yang besar sekali karena menurut penyelidikan saya waktu itu, kabel laut itu biayanya adalah sekitar sepuluh juta USDollar per kilometer, belum termasuk sarana-sarana penunjangnya. Mengapa saya impikan hal ini? Itu karena Kalimantan masih lebih mudah dalam mengatur masalah Lingkungan Hidupnya dari pada pengaturan di pulau Jawa. Submarine cable (kabel bawah laut) seperti itu telah ada di mana-mana, bahkan di Hong Kong ke China juga ada di Lake Ontario Kanada ada juga ke arah Amerika Serikat) yang panjangnya lebih dari sepuluh kilometer. Menurut bacaan yang pernah saya tekuni di pulau Corsica ke daratan ada juga submarine cable seperti ini sepanjang 200 kilometer, sejak puluhan tahun lamanya.

Dalam kesempatan saya berkali-kali ke Kalimantan, sering saya jalani dengan berjalan kaki di hutan-hutan dan naik perahu kecil atau kelotok serta speedboat dan terapung di sungai-sungai besar dalam hitungan harian. Masuk keluar hutan perawan juga saya lakukan. Naik pesawat British Norman atau pesawat-pesawat kecil seukuran Beachcraft, penumpang 8 orang dan satu pilot, menyebabkan saya juluki dengan DC-9 yang saya kutip dengan lafal Bahasa Indonesia campur Inggris: DIISI NINE atau DIISI SEMBILAN. DC-Nine sesungguhnya berpenumpang sepuluh kali lipat. “Beselancar” di dalam helicopter juga sering saya lakukan.

Pada suatu saat group perusahaan tempat saya bekerja menggunakan jasa seorang ahli geologi yang ulung, berkebangsaan Kanada akan tetapi bertempat tinggal di Amerika Serikat, bernama B. Jones. Berdua saja dengan Jones ini, suatu saat saya berada di atas daerah bagian Selatan dari Kalimantan Tengah dan melalui daerah Pelaihari, agak lama di atas daerah yang penuh rawa-rawa. Bung Jones ini sambil menunjuk ke arah rawa-rawa itu, berkata kepada saya: “Mr. Arnowo, look at those swamps. Nobody give attention to those swamps. I predict that someday, people will dig their shovel underneath those, to find minable materials, it could be gold but it could be also coal” -- Pak Arnowo, lihatlah ke rawa-rawa itu. Tidak ada orang yang memperhatikan rawa-rawa tersebut. Saya duga bahwa pada suatu hari, orang akan menancapkan sekopnya di bawahnya (rawa-rawa) dan menemukan galian tambang yang mungkin berupa emas atau batubara. Mula-mula saya berpikir, ah banyak ahli geologi kan pemimpi, apa benar seperti itu si Jones ini?? Tetapi setelah bergaul berminggu-minggu kemudian di hutan-hutan dan dilokasi-lokasi berlainan, juga melihat cara kerjanya, saya tidak menganggap sepélé kata-katanya di atas. Apalagi Jones ini kita datangkan dengan biaya mahal, seluruh transportasi dan biaya hidup serta semua fasilitas dari ijin-ijin dan penggunaan biaya laboratorium menjadi tanggungan perusahaan, serta gaji dia yang setiap hari adalah US$ 500,--, ini di luar out of pocket money.

Semoga anak-anak dan cucu-cucu kita masih bisa menikmati warisan baik yang bisa tertinggal untuk membantu kehidupan mereka, kalau kita semua telah tiada lagi di dunia ini.

Anwari Doel Arnowo

Kamis, 28 Januari 2010

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/28/03090818/tiga.hari.muara.teweh.gelap.massa.merusak.kantor.pln

KRISIS LISTRIK

Tiga Hari Muara Teweh Gelap, Massa Merusak Kantor PLN

Kamis, 28 Januari 2010 | 03:09 WIB

Banjarmasin, Kompas - Sebagian kaca kantor dan rumah dinas di Kantor PT PLN Muara Teweh, ibu kota Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, hancur akibat dirusak warga, Selasa (26/1) malam. Perusakan dengan pelemparan batu dan benda keras lain itu diduga pelampiasan kemarahan warga saat berunjuk rasa untuk memprotes terjadi pemadaman listrik bergilir selama 18 jam.

M Rosadi, warga Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, kepada Kompas, Rabu (27/1), mengatakan, aksi unjuk rasa ke Kantor PLN berlangsung dalam tiga malam terakhir sejak Senin (25/1). ”Warga protes karena dalam sehari listrik menyala cuma enam jam. Kondisi ini membuat sejumlah kegiatan warga terganggu,” katanya.

Menurut Rosadi, warga marah karena sebelum terjadi pemadaman selama 18 jam dalam tiga hari terakhir ini, aliran listrik di Muara Teweh juga selalu dua hari sekali. Kondisi itu membuat pengeluaran warga untuk menyediakan penerangan listrik, seperti memakai generator set (genset), menjadi bertambah.

”Di Muara Teweh harga bensin eceran mencapai Rp 5.500 atau lebih mahal daripada harga normal Rp 4.500 per liter. Jika memakai genset semalaman saja memerlukan 4 liter bensin. Sebulan terakhir saya sudah mengeluarkan Rp 500.000 hanya untuk menghidupkan genset,” katanya.

Tambahan

Kepala Bagian Humas PLN Kalsel dan Kalteng Anggraeni, yang dihubungi di Banjarbaru, mengatakan, pihaknya menerima informasi dari PLN Muara Teweh bahwa pada Rabu kemarin sudah ada tambahan pembangkit listrik 0,5 megawatt (MW) dari PLN Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, untuk mengatasi krisis listrik di daerah itu.

Sementara terjadinya pemadaman listrik yang berlangsung lama dalam tiga hari terakhir, ungkap Anggraeni, disebabkan kerusakan di satu unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berkapasitas 1 MW. Satu unit lainnya, dengan kapasitas yang sama, saat ini dalam kondisi turun mesin (overhaul).

”Mesin yang overhaul diperkirakan sudah bisa beroperasi lagi dua minggu hingga tiga minggu mendatang. Sementara pembangkit yang sedang dalam perbaikan diharapkan dalam beberapa hari mendatang sudah normal kembali,” kata Anggareni.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/28/03145536/izin.perlu.dievaluasi

Izin Perlu Dievaluasi

PAD Kalsel dari Batu Bara Tidak Sampai Rp 1 Triliun

Kamis, 28 Januari 2010 | 03:14 WIB

Banjarmasin, Kompas - Sebagian besar warga Pulau Kalimantan, pulau terbesar penghasil batu bara di Indonesia, hingga kini belum menikmati listrik murah. Ribuan desa di pulau itu bahkan masih gelap pada tahun ke-65 Republik Indonesia ini.

”Ribuan desa di Kalimantan yang belum berlistrik membuktikan masih minimnya penyediaan energi untuk rakyat. Padahal, produksi batu bara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur saja mencapai 200 juta ton per tahun,” kata Berry Nahdian Furqan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Selasa (26/1) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Berry menyebutkan, dari produksi batu bara sebanyak itu, hanya sekitar 2 persen yang digunakan untuk pembangkit listrik di Kalimantan. Lebih dari 70 persen diekspor dan 28 persen lainnya dikirim untuk kebutuhan listrik di Jawa dan Sumatera.

”Ini memprihatinkan. Rakyat Kalimantan yang menanggung kerusakan lingkungan akibat penambangan batu bara tidak banyak menikmati listrik. Bahkan, masih krisis listrik,” kata Berry.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak sependapat dengan Berry. ”Kami berharap ada peraturan yang bisa membuat sumber daya alam Kaltim dipakai untuk kebutuhan listrik sendiri,” katanya.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Kahar Al Bahri, berkomentar lebih keras. Menurut dia, sebaiknya izin penambangan batu bara yang sudah dikeluarkan dievaluasi sebab penambangan yang sudah berlangsung tidak saja merusak lingkungan, dengan meninggalkan sejumlah besar lubang-lubang raksasa, tetapi juga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Pengamatan kami, pertambangan gagal meningkatkan perekonomian masyarakat, bahkan menyisakan lingkungan yang hancur. Sekitar 102.000 orang dari 204.000 warga Kabupaten Kutai Timur, misalnya, saat ini tergolong miskin. Padahal, di situ beroperasi satu perusahaan tambang batu bara dengan produksi 35 juta ton per tahun,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Kahar, hanya 35 desa dari 135 desa di Kutai Timur yang dialiri jaringan listrik.

Pengamat ekonomi lingkungan dari Universitas Lambung Mangkurat, Udiansyah, senada dengan Kahar. Menurut dia, hasil produksi batu bara yang masuk ke daerah hanya sebagian kecil. ”Dari nilai produksi batu bara Kalsel yang mencapai Rp 22 triliun, untuk produksi 80-100 juta ton per tahun, yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) tidak sampai Rp 1 triliun,” katanya.

Belum teraliri listrik

Sejumlah data menunjukkan, di Kalimantan saat ini terdapat 2.103 desa (31,35 persen dari 4.605 desa) yang belum mendapat pelayanan PLN. Di Kaltim, yang mengeluarkan 1.180 kuasa penambangan (KP) batu bara, tercatat 577 desa yang tidak berlistrik. Di Kalsel (penerbit 400-578 KP) terdapat 222 desa yang masih gelap. Di Kalimantan Tengah (penerbit 427 KP) terdapat 777 desa yang tanpa listrik, sedangkan di Kalimantan Barat (yang mengeluarkan 40 KP) ada 527 desa belum terlayani PLN.

Minimnya listrik yang dialirkan PLN di Kalimantan memaksa sebagian masyarakat menyediakan dana untuk membeli bahan bakar minyak, oli, dan perawatan genset. ”Pengeluaran setiap bulan untuk listrik rata-rata Rp 600.000,” kata Poniso Suryo, Camat Rantaupulung, Kutai Timur.(WER/FUL/BRO/AHA)

Emas-Logam Mulia - Aurum

Ini tercatat harga emas pada hari ini tanggal 13 Januari, 2010 : US$ 120o plus per Troy Ounce

Anwari Doel Arnowo – 31 Juli, 2009

EMAS

Seorang berasal dari suku Dayak yang telah lama saya kenal dan juga seluruh keluarganya, yang tinggal di tengah-tengah hutan di Kalimantan Tengah, saya lihat hari itu tidak bekerja dan diam-diam saja duduk mencangkung di depan tempat tinggalnya.

Saya tanya: “Tidak mendulang, Inan?”

“Tidak Bapaa ..” sahutnya pendek saja.

Saya memang tidak berbicara lebih jauh, karena saya tau, pasti ada alasan kuat mengapa dia tidak melakukan pekerjaan sehari-harinya, mendulang logam emas. Apa pasal rupanya? Kemudian sekali, pada suatu saat saya baru tau dari dia sendiri, bahwa pagi itu sebelum matahari terbit, dia ini, Inan, marah karena sesuatu hal dan berangkat ke tempat dia biasa mendulang. Di perjalanan dia ingat kembali kepada masalah itu, dan dia, yang sedang seorang diri tak sengaja mengeluarkan kata yang berupa makian dalam bahasa ibunya. Setelah sadar diri, dia melangkahkan kakinya kembali ke tempat tinggalnya dan duduk merenung. Dia telah menjalankan kepercayaan di lingkungan keluarganya bahwa apabila melakukan perbuatan tidak menyenangkan sewaktu sedang mengerjakan pekerjaan mendulang emas, maka sudah hampir dipastikan dia tidak akan berhasil mendapatkan hasil yang baik, maka itulah yang telah dikerjakannya. Dia tidak melanjutkan kerja rutinnya, karena dia berpendapat sesuai petuah yang didapatnya, dalam menambang logam mulia, maka sudah sepatutnya siapapun dia yang melakukannya juga harus bersikap sopan yang bersikap mulia pula. Orang seperti kita, orang kota, orang berpendidikan sekolah dan berperangai modern, boleh saja tertawa mengatakan bahwa Inan telah merugikan dirinya sendiri dengan tidak bekerja hari itu. Tetapi saya yakin akan percuma saja apabila kita bersusah-payah sekalipun untuk menyuruh dia menanggalkan atau meninggalkan semua adat istiadat yang amat dipegangnya dan didapatnya secara turun menurun dari moyangnya. Saya tau beberapa kepercayaan mereka yang lain, masih kuat sekali dijalankan, seperti halnya kakek moyang saya, orang asal dan dari ras Jawa pada jaman dahulu kala.

Ribuan tahun sebelum Masehi, manusia sudah mengenal logam ini, julukannya adalah logam mulia. Harganya selalu di puncak, memang nilainya mulia. Berat jenis logam ini angkanya adalah tertinggi dari sekian banyak mineral, yakni 13 koma 6. Dalam bahasa Sansekerta disebut dengan kata Jval, Bahasa Jepang menyebut dengan kata KIN (baca king), demikianpun dalam bahasa China dengan huruf yang sama: tetapi diucapkan dengan logat China Pinyin: SHEN JIN, bahasa Anglo-Saxon menyebut dengan kata gold, bahasa Latin menyebut dengan kata: aurum. Emas telah diketahui dan dinilai sangat tinggi sejak jaman purba / dahulu kala. Ditemukan unsur di alam sebagai logam tersendiri dalam tellurides (*). Emas tersebar sangat luas dan selalu diasosiasikan dengan quartz(**) atau pyrite(***).

Di bawah ini dikutipkan definisi dari Wikipedia mengenai tiga unsur kimia tersebut:

(*) Tellurides : Unsur Kimia Telluride adalah sebuah komponen sebuah metal dengan elemen Kimia: Tellurium

(**)Quartz : Quarz (help·info)^[1]) is the second most abundant mineral in theEarth's continental crust (after feldspar). It is made up of a continuous framework of SiO₄silicon-oxygen tetrahedra, with each oxygen being shared between two tetrahedra, giving an overall formula SiO₂.

(***) Pyrite : "Fool's Gold" redirects here. For other uses, see Fool's Gold (disambiguation).

Pyrite

A mass of intergrown pyrite crystals

General

Category Sulfide mineral

Chemical formula iron disulfide (FeS2)

Strunz classification II/D.17-30

Dana classification 2.12.1.1

Identification

Color: Pale brass yellow, dull gold

Crystal habit Cubic, faces may be striated, but also frequently octahedral and pyritohedron. Often inter-grown, massive, radiated, granular, globular and stalactitic.

Crystal system Isometric; Pa-3

Twinning Penetration twinning

Cleavage Poor

Fracture Very uneven, sometimes conchoidal

Mohs Scale hardness 6–6.8

Luster Metallic, glistening

Streak Greenish-black to brownish-black; smells of sulfur

Specific gravity 4.95–5.10

Refractive index Opaque

Fusibility 2.5–3 to a magnetic globule

Solubility insoluble in water

Other characteristics paramagnetic

References [1][2][3]

The mineral pyrite, or iron pyrite, is an iron sulfide with the formula FeS2. This mineral's metallic luster and pale-to-normal, brass-yellow hue have earned it the nickname fool's gold due to its resemblance to gold. Pyrite is the most common of the sulfide minerals. The name pyrite is derived from the Greek πυρίτης (puritēs), “of fire” or "in fire”, from πύρ (pur), “fire”. This name is likely due to the sparks that result when pyrite is struck against steel or flint. This property made pyrite popular for use in early firearms such as the wheellock.

Pyrite is usually found associated with other sulfides or oxides in quartz veins, sedimentary rock, and metamorphic rock, as well as in coal beds, and as a replacement mineral in fossils. Despite being nicknamed fool's gold, small quantities of gold are sometimes found associated with pyrite. Gold and arsenic occur as a coupled substitution in the pyrite structure. In the Carlin, Nevada gold deposit, arsenian pyrite contains up to 0.37 wt% gold.[4] Auriferous pyrite is a valuable ore of gold

Sungguh amat menarik mengamati logam yang satu ini: emas (simbol Kimianya Au dari Aurum). Banyaknya yang sekarang ada di kulit bumi ini tidak banyak jumlahnya, terkecuali dari tambang dalam, ratusan bahkan ribuan meter di bawah muka tanah ditemukan lagi. Tentu saja di dasar laut juga masih mungkin sekali ditemukan logam emas, tetapi dengan kondisi harga seperti sekarang biaya eksploitasinya akan lebih besar dari harga emas di pasaran. Jadi secara nilai ekonomi tidak layak jual (Economically Not Justifiable). Entah apa yang terjadi kalau manusia nanti menemukan cara yang menjadikan status tersebut berbalik menjadi menguntungkan.

Konon kalau teknologi sudah memungkinkan maka membuat benang dari logam emas yang murni dapat menghasilkan panjang yang puluhan meter hanya dari satu gram emas murni.

Juga diketaui bahwa emas adalah logam yang hambatannya hampir nol sebagai media hantaran, artinya kalau dialiri gelombang listrik maka akan mengalir hampir tanpa hambatan. Itulah sebabnya mengapa emas amat diminati selama ini sebagai bagian dari barang-barang di dalam industri utamanya yakni produk elektronik, seperti komputer dan lain-lainnya. Saya meyakini meskipun saat ini lebih dari enam puluh persen produk emas hanya digunakan di dalam memenuhi keinginan dan ambisi manusia dalam menghasilkan perhiasan dari emas, pada suatu saat nanti apabila struktur harga akan menunjang, maka akan menurun dan berpindah ke arah pemakaian di dalam industri. Harga emas sudah stabil tinggi saat ini, tahun 2009: antara 920 sampai dengan 1000 lebih sedikit USDollar per Troy Ounce. Hanya tiga kali saja seingat saya harga emas berada ditingkat sekarang: sedikit mendekati USDollar 1000 setiap satu troy ounce yakni pada sekitar sebelum 1990an.

Catatan: 1 troy ounce = 31.1034768 gram, ini adalah satuan yang dikenal dalam perdagangan logam ini di dunia Internasional dan kalangan perdagangan di lantai bursa.

Dalam sistem keuangan yang dianut dunia sekarang uang kertas tidak lagi disokong dan didukung dengan menggunakan cadangan emas. Dahulu Fort Knox pernah menjadi andalan dalam menerbitkan uang kertas. Tetapi sejak ada perubahan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (Johnson?) maka uang kertas saat ini tidak lagi diketaui jumlah pastinya. Ada berapakah uang kertas USDollar yang beredar di seluruh dunia?? Lelucon yang beredar sih: apakah masih ada emas di Fort Knox ??

Salah satu bagian dari kegiatan usaha pertambangan telah menimbulkan perburuan logam emas di dunia yang mengakibatkan timbulnya keserakahan manusia. Saat ini kita sudah berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdaulat dan memiliki undang-undangnya di dalam bidang usaha pertambangan. Saat ini pula kita telah lama ikut memanfaatkan tata cara dan teknologi dalam cara menambang mineral, yang termasuk didalam golongan mineral ini adalah logam emas. Di dalam dunia pertambangan ada beberapa bidang yang meliputi kriteria tambang, ada yang termasuk energi: solar (sinar surya atau matahari), panas bumi, gerak gelombang dan kekuatan angin, sumberdaya minyak dan sumberdaya mineral. Undang-undang yang mengatur bidang pertambangan ini sudah puluhan tahun lamanya diakui dan diterapkan di dalam kegiatan pertambangan di Indonesia. Terkait erat dengan kegiatan pertambangan di manapun tempatnya, maka unsur pelestarian alam dan unsur tata kelola yang agak ketat, dengan memperhatikan juga usaha-usaha lain yang mungkin akan tumpang tindih lahannya, seperti perkebunan, pertanian dan kehutanan. Tata cara mengenai hal ini telah dipraktekkan dengan simpang siur selama ini, sehingga terkesan amat kuat bahwa kaum penambang banyak terhalang langkah-langkahnya oleh mereka yang mengelola lahan kehutanan. Birokrasi yang bertumpuk-tumpuk dan rumit menyebabkan kurang lancarnya usaha pertambangan. Pernah terucapkan oleh seorang penambang yang amat berpengalaman, yang telah mengatakan bahwa pohon dan rumput yang ada dan tumbuh di pekarangan rumahnya itu saja boleh dikatakan sebagai termasuk di dalam masalah yang dikuasai oleh tata kelola Kehutanan. Seperti biasa, segala sesuatu yang terlalu ketat, akan mendorong dilakukannya pelanggaran dan abai dalam tindak laku yang pantas. Pelanggaran yang amat sering kita saksikan justru adalah perusakan hutan oleh pembalakan liar yang sulit dibantah, justru oleh aparat pemerintahan sendiri. Luas area kehutanan dan luas daerah pertambangan dalam satuan kilometer persegi amat jauh angka pembandingnya, yang menunjukkan bahwa area pertambangan justru adalah angka yang kecil dalam nilai besarannya.

Jadi jelas dan nyata kerusakan eksploitasi lahan pertambangan pasti akan jauh sekali lebih kecil dari perusakan lahan kehutanan.

Kedua usaha dalam mengelola kedua bidang ini, telah salah dalam tata cara pengelolaan hasilnya. Dua-duanya berlomba-lomba mengekspor hasilnya dengan mentah, tanpa mengusahan pengolahannya secara awal di dalam negeri. Dalan proses pengolahan di dalam negeri banyak sekali keuntungannya bagi Republik kita ini, antara lain: tenaga kerja yang terserap dan pajak dari kegiatan proses itu sendiri. Tambang minyak dan mineral dan energi yang langsung terus diekspor terjadi sejak dan masih sedang berlangsung. Emas bisa dijadikan perhiasan dahulu, minyak bisa disuling sendiri terlebih dahulu, kayu juga amat mungkin diolah dan dijadikan bagian dari usaha bisnis desain interior, atau perabot rumah dan kantor terlebih dahulu, sebelum diekspor. Batubara pun bisa dijadikan briket dan dilakukan blending terlebih dahulu dan masih akan laku dijual. Bertahun-tahun mindset kita adalah customer oriented-berorientasi penuh kepada pelanggan, sehingga apapun yang dikatakan oleh pembeli, selalu ditelan mentah-mentah. Hal seperti ini patut sekali diperhatikan oleh para pejabat pemerintahan kita dan juga oleh para ahli hukum kita yang menangani bidang tersebut di atas. Sudah pernah kita saksikan bahwa negara Jepang yang tidak mempunyai tambang bijih besi, telah pernah lebih dari sepuluh tahun lamanya menyandang sebagai produsen kapal niaga nomor satu di seluruh dunia, dengan nilai produksi sebesar lebih dari 50% produksi kapal niaga di dunia. Sampai hari ini, Republik kita tidak pernah dapat memproduksi pelat baja untuk kapal, yang harganya dapat bersaing dengan produk impor. Industri kapal kita pun terseok-seok melata seperti siput. PT PAL yang kita banggakan telah menelan uang rakyat bermiliar USDollar, pada suatu saat telah membuat galangan kapal lain yang jumlahnya 42 buah, menjadi kehilangan kesempatan untuk ikut serta membangun kapal-kapal yang sudah biasa mengerjakan pangsa pasarnya.

Kembali ke logam emas, mineralnya bisa didapat di daerah batuan quartz, di daerah pasir (alluvial) serta di daerah lain di bawah permukaan tanah lain dan juga dibawah permukaan air. Di tiap tempat yang sifat geografinya berlainan, maka proses penambangannya dan proses pemurniannya akan menggunakan jenis dan cara yang tidak sama alat-alat dan mesin pabriknya. Di daerah alluvial maka pemisahan pasir dari logam emas, biasa dilakukan seperti dan agak serupa dengan yang digunakan oleh proses eksploitasi logam timah di Pulau Bangka dan Biliton serta Singkep: menggunakan palung. Orang Dayak dan lain-lain daerah, juga di Australia, saya lihat orang menggunakan dulang. Alat dulang adalah alat yang dibuat dari kayu jenis tertentu dengan diameter sekitar 50 sampai 60 centimeter dan di arah pusat tengahnya berbentuk legok (ceruk) kearah bawah dan membuat bentuk kerucut (cone) agar bijih emas akan menempati tempat terendah, apabila dilakukan gerak berputar. Ini semua mungkin terjadi karena seperti telah disebut di atas berat jenis emas adalah 13,6, sehingga sebagai akibat beratnya, logam emas akan terlebih dahulu menempati bagian paling rendah, yakni puncak dari kerucut yang letaknya terbalik dengan dasarnya di atas. Dulang adalah alat tradisional yang dipakai untuk mendapatkan butir logam terkecil dan terberat dari mineral-mineral lain. Orang China telah menggunakan alat seperti ini sejak ribuan tahun yang lalu. Ini adalah alat manual yang paling mangkus (effective, berhasil guna) sampai sekarang. Seorang berkebangsaan Kanada menciptakan sebuah alat yang pada dasarnya menggunakan sistem dulang untuk maksud ini, tetapi menggunakan peralatan mekanis. Dengan menggunakan merek nama Knelson Concentrator, dengan putaran sekian ribu RPM (Rotation Per Minute) maka mampu akan menghasilkan gaya tarik yang mencapai sekitar delapan G (satuan Gravitasi Bumi). Saya pernah menggunakan Knelson Concentrator ini yang berukuran 4 inchi maupun yang paling besar. Saya merasa amat puas dengan hasilnya. Apa yang merupakan sisa buangan (tailing) dari penggunaan palung masih berhasil disaring lagi butir yang paling halus dari emas. Butir yang tadinya terapung (mengambang) di atas permukaan air bisa saya peroleh dan endapkan dengan menggunakan Knelson Concentrator ini.

Proses eksplorasi di daerah batuan quartz lain lagi cara-cara ekstrasi logam emasnya. Pertama-tama

bahan batuan yang telah diselidiki cebakan galiannya oleh para ahli geologi dan juga di laboratorium harus dihancurkan dulu dengan mesin penghancur batu-batuan dengan alat-alat yang sesuai dengan sifat batu-batuannya ke dalam ukuran-ukuran tertentu. Selajutnya akan menggunakan alat-alat yang prinsipnya lebih kurang sama, tetapi lebih canggih dan tentu saja lebih mahal harganya. Itulah sebabnya dalam penambangan jenis ini akan bisa melampaui break even point apabila cadangan batuan yang terbukti berkualitas baik itu memang cukup jumlah besarannya.

Dengan melihat jenis asal bahan baku asal cadangan emasnya maka dapat dikirakan besar investasi yang dibutuhkannya apabila telah mencapai tahap eksploitasi. Sebelum tahap eksploitasi, maka ada dua tahap penting yang harus dilampaui, yakni tahap eksplorasi dan tahap Feasibility Study. Ijin dari, demikianpun halnya kontrak dengan Departemen Pertambangan dan Energipun mengikuti tahap-tahap ini. Masa tahapan pun jelas digambarkan lamanya periode tahapan tersebut.

Sejak awal ijin eksplorasipun telah disebutkan bahwa ijinnya hanya dibatasi dengan misalnya: emas dan mineral pengikutnya, kecuali uranium dan bahan galian strategis lainnya. Dengan demikian kalau ijin dan tujuannya menambang logam emas dan menemukan bahan tambang lain seperti seng (Zinc -Zn) atau tembaga (Copper / Plumbum - Pb) sepanjang bukan mineral strategis seperti uranium dan sejenisnya, maka itu adalah penemuan yang menjadi hak penuh pemegang ijin untuk ditambang.

Segala aspek yang menyangkut ijin dan adanya kemungkinan perbedaan peraturan yang menyangkut kebijakan Daerah dan Pemerintah Pusat, harus diteliti secara sempurna agar tidak terjadi salah paham di lapangan. Demikian juga lokasi yang mungkin dilakukan eksplorasipun tetap di harus diteliti sedemikian rupa agar tidak tumpang tindih dengan ijin usaha lain, seperti HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Ijin Pertanian atau Perkebunan dan Area Hutan Lindung, juga kegiatan lainnya yang memiliki ijin lokasi di tempat yang sama, sehingga terjadi tumpang tindih. Kerjasama antar Departemen atau Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat amat kurang serasi. Kami para pengusaha amat sering menghadapi arogansi masing-masing instansi pemerintah, sehingga menyulitkan gerak usaha semua pengusaha yang terkait di situ. Hal ini akan manaikkan rencana pembiayaan tak terduga dan waktu penyelesaian yang amat lebih lama. Pengalaman membuktikan bahwa ijin pertambangan sebuah Kontrak Karya Pertambangan yang berkaitan dengan tata kelola usaha Kehutanan, bisa memakan waktu dua tahun atau lebih, mondar mandir antara gedung Manggala Wana Bhakti sebagai kantor Departemen Kehutanan dan kantor Kehutanan yang ada dikota Bogor. Memerlukan kesabaran dan ketelitian yang mendalam, yang kalau salah kelola akan bisa membuat usaha terhenti karenanya. Cara kerja birokrasi yang lama tanpa ada indikasi perbaikan, telah berlangsung sejak lebih dari lima belas tahun belakangan ini.

Satu hal penting yang tertinggal belum saya kemukakan adalah: perolehan lahan pada tahap awal. Pemilihan yang tepat adalah mempekerjakan geologist yang berpengalaman, membaca sejarah informasi sesuatu daerah yang berpotensi dan mengambil sample (percontoh) batuan, pasir atau lain-lain. Semua sample harus diteruskan untuk diperiksa di laboratorium. Semua ini memerlukan dana yang cukup sesuai dengan kadar survey yang dikehendaki. Dana semacam ini bisa bersumber dari beberapa pilihan atau altenatif yang tersedia. Pada tahap paling awal memang ada dana pribadi yang harus disiapkan, yang asalnya bisa daei seseorang atau lebih dan dikumpulkan. Pada tahap berikut dapat juga dibentuk sebuah Badan Hukum dan menggunakan dana disetor oleh para pemegang saham Badan Hukum tersebut. Kalau dana perusahaan masih bisa ditingkatkan dari kemampuan para peseronya, maka dana disetor bisa ditambah, atau diusahakan dari pesero baru yang mempunyai interest masuk kedalam usaha Badan Hukum itu. Dana yang paling murah bisa di dapatkan adalah yang berasal dari sebuah Bursa Saham. Pada masa sejak duapuluhan tahun terakhir ini dana untuk investasi pertambangan dari Bursa Saham, cukup baik perputarannya di Australia dan Kanada. Bursa AS hanya sedikit sekali yang berusaha di bidang pertambangan untuk lokasi di luar Amerika Serikat. Usaha semacam ini telah banyak dilakukan di Indonesia dengan sebuah joint venture bersama perusahaan-perusahaan yang terdaftar (listed) di Bursa-Bursa di Kanada seperti VSC (Vacouver Stock Exchange) atau TSC (Toronto SC) dan Alberta SC. Biaya dana (cost of money) dana seperti ini, bisa dipastikan amat rendah, lebih rendah dari bunga Bank manapun juga, di luar biaya-biaya legal seperti lawyer/notaris. Sayangnya saat ini Bursa-Bursa tersebut dan juga kalangan dunia perusahaan tambang di Kanada sedang menurun kepercayaannya terhadap Indonesia. Perlu banyak perubahan di kalangan sikap pemerintah kita dalam menyiapkan atmosfir usaha pertambangan yang lebih menarik.

Anwari Doel Arnowo

31 Juli, 2009

sekedar input

UMUM

Prinsip Utama UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

SABTU, 25 JULI 2009 00:00 WIB

JAKARTA. Prinsip utama diterapkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang sentralistik serta keinginan pemerintah untuk konsisten dengan UUD 1945 pasal 33.

Dalam acara “Seminar Hukum Online Peraturan Pelaksana UU Minerba”, Direktur Pembinaan Pengusahaan Minerba, Bambang Gatot Ariyono dalam paparannya menjelaskan, beberapa prinsip utama yang melatarbelakangi diterapkannya UU No 4 Tahun 2009 tersebut selain sebagai pengganti UU No. 11 tahun 1967 yang sentralistik juga untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memberi kewenangan pemerintah yang jelas sekaligus mengembalikan fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai regulator.

“UU Minerba mewajibkan pemrosesan dan pemurnian logam dilakukan didalam negeri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk dan demi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan domestic market obligation (DMO) untuk mineral dan batubara”, lanjut Bambang.

Senada dengan Bambang Gatot Ariyono, Simon F Sembiring menambahkan, butir-butir terpenting lainnya dalam UU No.4 Tahun 2009 adalah mendorong implementasi kaidah-kaidah good mining practices yang mengutamakan lingkungan, adanya jaminan kepastian berusaha, mengintegrasikan pengelolaan data pertambangan dan divestasi saham asing untuk pihak nasional.

Saat ini Pemerintah sedang melakukan persiapan penyusunan 4 RPP dan 1 rancangan Permen ESDM untuk mendukung UU No. 4 Tahun 2009. Dengan diberlakukannya UU tersebut diharapkan dapat membawa masa depan pertambangan yang lebih baik dengan adanya kepastian dalam pengusahaan pertambangan dan penyederhanaan skema perizinan.

(ADMINISTRATOR)

ini undang undang baru

Saya berhasil mengutip secara copy paste link ini yang dimuat di LEGALITAS.org [Free Indonesian Legal Information] yang beralamat di Gedung DIT. JEND. Peraturan Perundang-undangan, Jalan Rasuna said Kav. 6 - 7, Kuningan, Jakarta Selatan, email: admin@legalitas.org

http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+9&f=uu4-2009.htm

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDHNG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN HEPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dala~m

wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan

kekayaan alam tak terbarukan sebagai karun.ia 'ruhan

Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam

memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu

pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi

nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional

dalam usaha mencapai kemakmuran dzn kesejahteraan

rakyat secara berkeadilan;

b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan

batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan

di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah

mempunyai peranan penting dalam memberikan njlai

tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi

nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutarl;

c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional

maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1967 t.entang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan

mineral dan batubara yang dapat mengelola dan

mengusahakan potensi mineral dan batubara secara

mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan

benvawasan lingkungan, guna menjamin pernbangunan

nasional secara berkelanjutan;

d, bahwa . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima.na dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk

Undang-Undarig tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara;

Pdengingat : Pasal 5 ayat (I), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ti~hun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL

DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan

pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi

penyelidikan umum, e ksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangltutan dan penjualan, serta kegiatan

pascatambang.

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di

alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta

susunan kristal teratur atau gabungailnya yang

membentuk ba.tuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan

yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhtumbuhan,

4. Pertarnbangan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan

mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas

bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan

karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen

padat, gambut, dan batuan aspal.

6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalarn rangka

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

tahapan kegiatarl penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstrultsi, penambangan, pengolahar: dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta

pascatambang.

7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP,

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambai~gan.

8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk

melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium,

eksplorasi, dan studi kelayakan.

9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang dlberikan

setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk

melakukan tahapan kegiatan operasi produl.:si.

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR,

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan

dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah

dan investasi terbatas.

1 1. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya

disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan

usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan

khusus.

12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk

melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izEn usaha

pertambangan khusus.

13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan

setelah selesai pelaksanaan IUPIC Eksplorasi untuk

melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah

izin usaha pertambangan khusus.

14. Pznyeiidikan . . .

14. Penyelidikan Umurn adalah tahapan kegiatan

pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regions1

dan indikasi adanya mineralisasi.

1 5. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan

untuk memperoleh informasi secara terperincl dan teliti

tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan

sumber daya terukur dari bahan galian, serta infoi-masi

mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha

pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci

seluruh aspek yang berkaitan untuk ~nenenlukan

kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan,

terxnasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta

perencanaan pascatambang.

17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha

pertambangan yang meliputi konstruksi, penarnbangan,

pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan

penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkvrigan

sesuai dengan hasil studi kelayakan,

18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk

melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi

produksi, t.ermasuk pengendalian dampak lingkungan.

19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha

pertambangan untuk memproduksi mineral dan: atau

batubara dan mineral ikutannya.

20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha

pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral

dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan

memperoleh mineral iltutan.

2 1. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertamhangan

untuk rnemindahkan mineral dan/atau batubara dari

daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan

pemurnian sampai ternpat penyerahan.

22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk

menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak

di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan

hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Jasa. . . .

24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang

berkaitan de~igank egiatan usaha pertambangan.

25. Analisis Mengenai Dam.pak Lingkungan, yang selanjutnya

disebut amclal, adalah kajian mengenai dampak besar dan

penting suatu usaha darr/ atau kegiatan yang

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

26. Heklamasi aialah kegiatan yang dilakukan sepanjang

tahapan usaha pertambangzn untuk menata,

memulihkan, dan inemperbaiki kualitas lingkungan dan

ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai

peruntukannya.

27. Kegjatan pascatambang, yang selanjutnya disebut

pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis,

dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh

kegiatan u s a l~ap erta,mbangan untuk memuiihkan fungsi

lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal

di seluruh wilayah penambangan.

28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara

individual maupun kolelctif, agar menjadi lebih baik

tingkat kehidupannya.

29. Wilayah Pertarnbangan, yang selanjutnya disebut WP,

adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau

batubara dan tidak terikat ciengar, batasan administrasi

pemerintahan yang verupakan bagian dari tata ruang

nasional.

30. Wilayah Usaha Perta'mbangan, yang selanjutnya disebut

WUP, adalah bagian dari WP yang telah memi'iki

ketersediaan dat.a, potensi, dan/atau informasi geologi.

31. Wilayah Izin Usaha Pertarr~bangan, yang selanjutnya

disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada

pemegang IUP.

32. Wilayah Pertambang~n Rakyat, yang selanjutnya disebut

WPR, adalah baginn ldari WP tempat di l a~ukank egiatan

usaha pertambangan -akyat.

33. Wilayah Fencadangan Negara, yang selanjutnya disebut

WPN, adalah bagiafi dari WP yang dicadangkan untuk

kepentingan strategis ~asional.

34. Wilayah . . .

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya

disebut WUPK, addlah bagian dari WPN yang dapnt

diusahakan.

35. Wilayah Izin Usaha I'ertambangan Khusus dalam WUPK,

yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang

diberikan kepada pemegang IUPK.

35. Pemerintah Pusat, yang selarljutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Rc publik Indonesia yang memegang

kekuasaan Pemerintal-lan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud cialam Undang-Undang Dasar

Negara Zepublik Indonesia Tahun 1945.

37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahari di bidang pertambangan mineral dan

batubara.

BAB I1

ASAS DAN 'I'UJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/:~tau batubara dikelola

berasaskan:

a. manfaat, keadilan, dan keseimkangan;

b. keberpihakan kepadti kepentingan bangsa;

c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;

d. berkelanjutan dan benvawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang

berkesinanibungan, tujuan pengeiolaan mineral dan batubara

adalah:

a. menjamin efektivids pelaksanaan dar. pengendalian

kegiatan usaha peA-tambangan secara berdaya guna,

berhasil guna, dan berdaya saing;

b. menjamin nlanfaat pertambangan mineral dan batubara

secars berkelaajutan dan benvawasan lingkungan hidup;

c. menjamin . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan

haku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan

dalam negeri;

d. rnendukung dan menumbuhkembangkan kenlampuan

nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasioiial,

regional, da11 internasional;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan

negara, serta menciptakan lapangan kerja uiituk sebesarbesar

kesejahteraan rakyat; dan

f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan

kegiatan usaha pertam bangan mineral dan batubara.

BAB 111

PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya darn yang tak

terbarukan rnerupakan kekayaan nasional yang dikuasai

oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

(2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 5

( I ) Untuk kepentingan nasional, Pemerin tah setelah

berkonsultasi dengan Dewan Penvakilan Rakyat Hepublik

Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan

mineral dan/ atau batubara untuk kepentingan dalam

negeri.

(2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan

ekspor.

(3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai

kewenangan untuk menetapkan jumlah prodlxksi tiap-tiap

komoditas per tahun setiap provinsi.

(4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah

yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada aya t (3).

(5) Ketentuan . . .

PRESlDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral

dan/ atau batubara untuk kepentingan dalam negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengentlalian

produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerjntah.

BAB IV

KELWENADTGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 6

(1) Kewenangan Pernerintah dalam pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

a. penetapan kebijakan nasional;

b. pembuatan peraturan perundang -undangan;

c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;

d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral clan

batu bara nasional;

e. penetapar1 WP yang dilakukan setelah berkoordinasi

dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dcngan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesa ia n ltorlflik

masyarakat, dan pengawasan usaha pertarnbangan

yang berada pada lintas wilayah pruvinsi dan/atau

wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis

pantai;

g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik

masyarakat, dan pengawasan usaha pe~.tambarigan

yang lokasi penambangannya berada pada lintas

wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12

(dua belas) mil dari garis pantai;

h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian koilflik

masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan

operasi produksi yang herdampak lingkurlgan

langsung Iintas provinsi dan/atau dalanl wilsyah laut

lcbih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi

Produksi;

j . pengevaluasian IU P Operasi Produksi, yang

dikeluarkarl oleh pemerintah daerah, yan.g telah

nlenimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak

menerapkan kaidah pertambangan yang baik;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

k. p enetapan kebijakan produksi, pernasarar~,

pemanfaatan, dan konservasi;

- penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan

pemberdayaan masyarakat;

m. perumusan dan penetapan penerimaan ilegara bukan

pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan

batubara;

n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara y ang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

o. pembinaan dan pengawasarl penyusunan peraturan

daerah di bidang pertambangan;

p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta

eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan

informasi mineral dan batubara sebagai bahan

penyusunan WlJP dan WPN;

q. pengelolaan informasi geologi, informasi pvtensi

sumber daya mineral dan batubara, serta informasi

pertambangan pada t-ingkat nasional;

r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan

pascatambang;

s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan

batubara tingkat nasional;

t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan

usaha pertambangan; dan

u. peningkatan kemampuan aparatur Pernerintah,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabuparenlkota

dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha

pertambangan.

(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketent.uan peraturan

perundang-un dangan.

Pasal 7

(1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan

pertambangarl mineral dan batubara, antara lain, adalah:

a. pembuatan peraturan perundang-undanga.n daerah;

b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konf?ik

masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan

pada lintas wilayah kabupatenjkota dan/at.au wilayah

laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik

masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan

operasi produksi yang kegiatannya bernda pada lintas

wilayah kabupatenlkota dan/atau wilayah laut 4

(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

d. pemberian IUP, pembinaan, penye1esaia.n konflik

masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan

yang berdampak lingkungan langsung lint~s

kabupaten / kota dan/atau wilayah laut 4 (em pat) mil

sampai dengan 12 (dua belas) mil;

e. penginventarisasian, penyelidikan dan penclitian serta

eksplorasi dalam rangka memperolsh data dan

informasi mineral dan batubara sesuai dengan

kewenangannya;

f. pengelolaan informasi geologi, inforinasi potensi

sumber daya mineral dan batubara, serta. inf~rmasi

pertambangan pada daerahlwilayah provinsi;

g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan

batubara pada daerahlwilayah provinsi;

h. pengembangan clan peningkatan nilai tambah kegiatar,

usaha pertambangan di provinsi;

i. pengcmbangan dan peningkatan peran serta

masyarakat dalam usaha pertambarlgari dengari

memperhatikan kelestarian lingkungan;

j . pengoordinasian perizinan dan pen gawasan

penggunaan bahan peledak di wilayah tam bang sesuai

dengan kewenangannya;

k. penyampaian informasi hasil inventari sasi,

penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi

kepada Menteri dan bupati/ walikota;

1. penyampaian informasi hasil produ ksi, penjualan

dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan

bupati/ walikota;

m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan

pasca tambang; dan

n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupatenlkota dalam

penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

(2) Kewenangan pemeriiltah provinsi sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturari perundang-undangan.

Pasal 8 . . .

PEESIDEN

HEPURLIK INDONESIA

( 1) Kewenangan pemerintah kabupatenl lcota dalam

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. antara

lain, adalah :

a. pembuatarl peraturan perundang-undangan daerah;

b. pemberian IUP dan IPR, pembinaari, penyelesaian

konflik masyarakat, dan pengawasan usaha

pertambangan di wilayah kabupaten/ kota dan/ atau

wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian

konflik masyarakat dan pengawasan usaha

pertambangan operasi produksi yang kegiatannya

berada di wilayah kabupatenl kota dan ,'atau syilayah

laut sampa-i dengan 4 (empat) mil;

d. penginventarisasian, penyelidikan clan penelitian, serta

eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan

informasi mineral dan batubara;

e. pengelolaan informasi geologi, inrorrnasi potensi

mineral dan batubara, serta informasi pertarnbangan

pada wilayah kabupatenl kota;

f. penyusunan neraca sumber daya rnineral dan

batubara pada wilayah kabupatenl kota;

g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

setempat dalam usaha pertambangan dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan;

h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan

manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

i. penyampaian infor~nasi hasil inventarisasi,

penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi

dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;

j. penyampaian informasi hasil produlcai, penj ualan

dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan

gubernur;

k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi

lahan pascatambang; dan

1. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah

kabupatenl kota dalam penyelenggaraan pengelolaan

usaha pertambangan.

(2) Kewenangan pemerintah kabupatenl kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

keten tuan peraturan perundang-undangan .

BAE V

PRESlDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

(1) WP sebagai bagian dari tat.a ruang nasional merupakan

landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

(2) WP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah

daerah dan berkonsultasi dengan Dewan IJerwakilan

Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 10

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 v a t (2)

dilaksanakan:

a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;

b. secara terpadu dengan rnemperhatikan pendapat dari

instansi penzerintah terkait, masyarakat, dan der~gan

mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial

budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

c. dengan rnemperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 11

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib nlelakukan

penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka

penyiapan WP.

Pasal 12

Keten tuan lebih lar~jutm engenai batas, luas, dan rnekanisme

penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal

10, dan Pasal I 1 diatur dengan peraturarl pemerintah.

Pasal 13

WP terdiri atas:

a. WUP;

b. WPR; dan

c. WPN.

Bagian Kedua . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua

Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 14

(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan

disampaikan secara tertulis kepada Dewan Penvakilan

Rakyat Hepublik Indonesia.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersarlgkutan

berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Peinerintah

dan pemerintah daerah.

Pasal 15

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenzngannya

dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang

berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah

kabupaten/ kota, dan/ atau dalam 1 (satu) wilayah

kabupatenl kota.

Pasal 17 4

1

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetaplcan

oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintall daerah

berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pasal 18 iI

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP 4

dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

a. letak geografis;

b. kaidah konservasi;

c. daya dukung lindungan lingkungan;

d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara; i

Y

dan j

e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 19

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut nlengenai tata cara penetapan batas

dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dictur

dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalarn suatu

WPR.

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh

bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan

Penvakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 22

Kriteria untuk nienetapkan WPR adalah. sebagai be14tut:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di

sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

b. mempunyai cadangan primer logam atau ba t-ubara

dengan kedalaman ~naksima2l 5 (dua puluh linla) meter;

c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai

purba;

d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25

(dua puluh lima) hektare;

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;

dan/ atau

f. rxerupakan wilayah atau tempat kegiatan tarnbang

rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangny a 15

(lirna belas) tahun.

Pasal 23

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 1, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumurnan

mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

PRESIDEN

REPUBLIK INGONESIA

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah

dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR

diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan

penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan

Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme

penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 22 dan

Pasal23 diatur dengan peraturan daerah kabupat en/ kota.

Bagian Keempat

Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 27

(1) IJntuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan

persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat Republik Indonesia

dan dengan memperhatikan aspirasi daerah nlenetapkan

WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas

tertentu dan daerah konseivasi dalam rangka menjaga

keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan

sebagian luas wilayahnya dengan persetrljuarl Dewan

Perwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia.

(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan

persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat Republik

Indonesia.

(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya rncnjadi

WUPK.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud daiam Pasal

27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUE'K dapat

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;

b. sumber devisa negara;

c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan

prasarana;

d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi;

e. daya dukung lingkungan; dan/atau

f. penggunaan tekxlologi tinggi dan modal investasi yang

besar.

Pasal 29

(I) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)

yang akan diusahakan ditetapkan oleh Penlerirltah

setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di -vVUPK

sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

bentuk IUPK.

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang

berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah

kabupaten/ kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah

kabupaten/ kota.

Pasal 31

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara

ditetapkan oleh Pelnerintah berkoordinasi dengan pernerintah

daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh

Pemerintah.

Pasal 32

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa U'IUPK

dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

a. letak geografis . . .

PRESIOEN

REFUBLIK INDONESIA

a. letak geografis;

b. kaidahkonservasi;

c. daya dukung lindungan lingkungan;

d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;

dan

e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan

batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan

Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAR VI

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34.

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

a. pertambangan mineral; dan

b. pertambanqan batubara.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada aynt

(1) huruf a digolongkan atas:

a. pertambangan mineral radioaktif;

b. pertambangan mineral logam;

c. pertambangan mineral bukan logam; dan

d. pertambangan batuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu

komoditas tambang ke dalam suatu golongan

pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 35

Usaha pertambangan sebagainlana dinlaksud dalam Pasal 34

dilaksanakan dalarri bentuk:

a. IUP;

b. IPR; dan

c. IUPK.

BAB VII

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

(1) IUP terdiri ata.s dua tahap:

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstrrzksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta

pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegar,p, IUP Operasi

Produksi dapat melakukan sebagian atau selurvh

kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1).

IUP diberikan oleli:

a, bupati/walikota apabila WIUP berada di dalarn satu

wilayah kabupaten/ kota;

b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah

mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota seternpat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

~n d a n g a nd; an

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi

setelah mendapatkan rekomendasi dari gubel-nur clan

bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

a. badan usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

PRESIDEN

REPUBL-IK INDONESIA

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 36

ayat f1) huruf a wajib memuat ketentuaiz sekurangkurangnya

:

a. nama perusahaan;

b. lokasi dan luas ~~ilayah;

c. rencana umum tata ruang;

d. jaminan kesungguhan;

e. modal investasi;

f. perpan.jangan waktu tahap kegiatan;

g. hak dan kewajiban pemegang IUP;

h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;

i. jenis usaha yang diberikan;

j, rencana pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

k. perpajakan;

1. penyelesaian perselisihan;

m, iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan

n. amdal.

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat kctentuan

sekurang-kurangnya:

a. nama perusahaan;

b. luas .wilayah;

c. lokasi penambangan;

d. lokasi pengolahan dan pemurnian,

e. pengangkutan dan penjualan;

f. modal investasi;

g. jangka waktu berlakunya IUP;

h. j angka waktu tahap kegiatan;

i. penyelesaian masalah pertanahan;

j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan

pascatambang;

k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;

1. perpanjarigan IUP;

m. hak dan kewajiban pemegang IUP;

n. rencana pengembangan dan pernberdayaan

masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

o. perpajakan;

p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran

tetap dan iuran produksi;

q. penyelesaian perselisihan;

r. keselanlatan dan kesehatan kerja;

s. konservasi mineral atau batubara;

t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;

u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan

pertambangan yang baik;

v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan

x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi

pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 40

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola

diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral

lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 , wajib

mengajukan permohonan IUP baru kepa.da Menteri,

gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

menyatakan tidak berminat untuk mengu~ahakan

mineral lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan

mineral lain yang ditemukan sebagaimana dirrlaksud pada

ayat (4), wajib merljaga mineral lain tersebut agar tidak

dimanfaatkan pihak lain.

(6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak laill oleh

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 41

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam

pemberian IUP.

Bagian Kedua .

PRESIDEN

HEPURLIK INDONESIA

Bagian Kedua

IU P Eksplorasi

(I) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral lcrgam dapat

diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan)

tahun.

(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam

dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga)

tahun dan mineral bukan logam jenis terteritu dapat

diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)

tahuii.

(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat

diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat

diberikan dalam jangka waktu paling la.rrla 7 (tujuh)

tahun.

(1) Dalam ha1 kegiatan eksplorasi dan kegiata~l studi

kelayakan, pemegang IUP Ektsplorasi yang mendapatkan

mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan

kepada pemberi IUP.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau

batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

mengajukan izin sementara untuk melakukan

pengangkutan dan penjualan.

Izin sementara sebagai~nanad imaksud dalam Pasal 4.3 ayat (2)

diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya.

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

Pasal 46

(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk

memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan

kegiatan usaha pertambangannya.

(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan

usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan

WIUP mineral logam atau batubara yang telah

mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 47

(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam

dapat djberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masingmasing

10 (sepuluh) tahun.

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral

bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu pading

lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)

kali masing-masing 5 (lima) tahun.

(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral

bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalai~jla ngka

waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat

diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 0 (sepuluh)

tahun.

(4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuar~ dapat

diberikan daiarn jangka waktu paling lama 5 (Iima) taliun

dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali maslng-masing 5

(lima) tahun.

(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara

dapat diberikan dalam jangka waktu paling larna 20 (dua

puluh) tahur, dan dapat diperpanjang 2 (dual kali masingmasing

10 (sepuluh) tahun.

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi

pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan beradr di

dalam satu wilayah kabupatenl kota;

b. gubernur

PRESIDEN

REPUBLlK INDONESIA

b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan

dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalarri

wilayah kabupatenl kota yang berbeda setelah

mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

dan

c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolaharl

dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam

wilayah provinsl yang berbeda setelah mendapatkan

rekomendasi dari gubernu.r dan bupatilwalikota setempat

sesuai dmgan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pemberian IUR

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP

Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dulam Paaal 46

diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Pertambangan Mineral

Paragraf 1

Pertambangan Mineral Radioaktif

Pasal 50

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan

pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pertambangan Mineral Logam

Pasal 51

WIUP mineral logarn diberikan kepada badan usaha, koperasi,

dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 52

(1) Pemegang IU?? Eksplorasi mineral logam diberi WIUP

dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan

paling banyak 100.000 (seratus ribu) kiektare.

(2) Psda . . .

PRESIDEN

REPUBLII<>

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral

logam dapat diberilcan IUP kepada pihak lain urltuk

mengusahakan mineral lain yang keterdapatanrlya

berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari

pernegang IUP pertama.

Pasal 53

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP

dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh limn ribu)

hektare.

Paragraf 3

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 54

WIlJP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha,

koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah

kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalarr~P asal37.

Pasal 55

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan loga~n diberi

WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare

dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral

bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain

untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya

berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan setelah mempertimbangkan peildapat dari

pemegang IUP pertama.

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi

WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 4

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Para.graf 4

Pertambangan Batuan

Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada badarl usaha, koperasi, dan

perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada

pernberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas

paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling hanyak 5.000

(lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan

dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk

mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya

berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan serelah mempertimbangkan pendapar dari

pemegang IUP pertama.

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan

luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kelima

Pertambangan Batubara

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan

perseorangan dengan cara lelang.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan

luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling

banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

(2) Pada . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Elcsplorasi

batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk

mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya

berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari

pemegang IUP pertama.

Pasal 62

Pemegang IlJP Operasi Produksi batubara diberi WIUP densan

luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara memperoleh WiUP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57,

dan Pasal6O diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana

kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana

dilnaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi

dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal

36 kepada masyarakat secara terbuka.

(1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagainlaila

dimaksud dalam Pasal 5 1, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal

60 yang ~nelakukan usaha pertambangan wajib

memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis,

persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan,

dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IX . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB IX

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 66

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dim3ksud dalarrl

Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

a. pertambangan mineral logam;

b. pertambangan mineral bukan logam;

c. pertambangan batuan; dan/ atau

d. pertarnbangan batubara.

Pasal 67

(1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama ltewada

penduduk setempat, baik perseorangan maupun

kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

(2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan

pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

(3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat

(I), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan

kepada bupati/ walikota.

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat dibcrikan

kepada:

a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;

b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) helrtare;

dan/ atau

c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)

tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 69

Pemegang IPR berhak:

a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang

keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis

pertambangan, dan manajemen dari Pemerin~ah

dan/ atau pemerintah daerah; dan

PRESIUEN

REPUBLIK INDONESIA

b . rnendapat bantuan modal sesuai dengan keten tual?

peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pemegang IPR wajib:

a. melakukan kegiatan penamba.ngan paling larnbat 3 (tip)

bulan setelah IPR diterbitkan;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan dl bidang

keselamatan dan kesehatan kerja pertambarlgari,

pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang

berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;

d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan rakyat secara berkala kepada pe~nberi IPR.

Pasal 7 1 1

d

I

(I) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, S

pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan 1 t

rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib

menaati keteiltuan persyaratan teknis pertambangar?.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis

pertambangan sebagaimana dimaksud pada a p t (1)

diatur dengan peraturan pemerintah. 1

i

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR

diatur dengan peraturan daerah kabupatenl kota.

Pasal 73 4a

f

i

(1) Pemerintah kabupaten/ kota melaksanakan pembinaan di i

bidang pengusahaan, teknologi pertarnbangan, serta

permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan

kemampuan usaha pertambangan rakyat.

(2) Pemerintah kabupatenl kota bertanggung jawab terhadap 4

pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat 1

yang meliputi: 1

a. keselamatan dan kesehatan kerja; j

b. pengelolaan lingkungan hidup; dan

c. pascatan-bang.

(3) Untuk . . .

j

PRESlDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)) pemerintah kabupaten/ kota

i~a j ibm engangkat pejabat fungsional inspektur tambang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Pemerintah kabupaten/ kota wajib mencata t hasil

produksi dari seluruh kegiatan usaha pertarnbangan

rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya

secara berkala kepada Menteri dan gubernur seternpat.

BAB X

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

(1) IIJPK diberikan oleh Menteri dengan menlperhatikan

kepentingan daerah.

(2) !UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara. dalam 1

(satu) WIUPK.

(3) Pcmegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang menemukan mineral lain di dalam WIUFK yang

dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21, wajib

mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.

(5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat menyatakan tidak berminat untuk menglrsahakan

mineral lain yang ditemukan tersebut.

(6) Pemegang IUPIC yang tidak bermin at un tuk

mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4)) wajib menjaga mineral lain

tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

(7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain

oleh Menteri.

Pasal 75

(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

ayat ( I ) dilakukan berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum

Indonesia, baik berupa badan usaha milik negar-a, badan

usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.

(3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat PI-joritas

dalam mendapatkan IUPK.

(4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksuld pada ayat (2)

untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara

lelang WIUPK.

(1) IUPK terdiri atas dua tahap:

a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konst~uksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta

pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi

Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperolen

IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan pemerintah.

( 1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijarrlin untuk

memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan

kegiatan usaha pertambangannya.

(2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan k-epada badan

usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah

mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

( 1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memua t:

a. nama perusahaan;

b. luas dan lokasi wilayah;

c. rencana umum tata ruang;

PRESIDEN

HEPUBLIK INDOhIESIA

j aminan kesungguhan;

modal investasi;

perpanjangan waktu tahap kegiatan;

hak dan kewajiban pemegang IUPK;

jangka waktu tahap kegiatan;

jenis usaha yang diberikan;

rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

di sekitar wilayah pertambangan;

perpaj akan;

penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;

iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan

arndal.

IUPK Operasi Prodrtksi sebagaimana dimaksud dalarn Pa.sal 76

ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

a. nama perusahaan;

b. luas wilayah;

c. lokasi penambangan;

d. lokasi pengolahan dan pemurnian;

e. pengangkutan dan penjualan;

f. modal investasi;

jangka waktu tahap kegiatan;

penyelesaian masalah pertanahan,

lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan

pascatambang;

dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;

jangka waktu berlakunya IUPK;

perpanj angan IUPK;

hak dan kewajiban;

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar

wilayah pertambangan;

o. perpajakan;

p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan

negaraldaerah, yang terdiri atas bagi hasil dari

keuntungan bersih sejak berproduksi;

q. penyelesaian perselisihan;

r. keselamatan dan kesehatan kerja;

s. konservasi mineral atau batubara;

t. pemanfaatan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

t. pernanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemarnpuan

rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan

pertambangan yang baik;

v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

w, pengelolaan data mint:ral atau batubara;

x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi

pertambangan mineral atau batubara; dan

y. divestasi saham.

Pasal 80

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam

pemberian IUPK.

(1) Dalam ha1 kegiatan eksplorasi dan keglatan studi

kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan

mineral logam atau hatubara yang tergali wajib

melaporkan kepada Menteri.

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral

logam atau batubara sebagairnana dimaksud pada ayat

(1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan

pengangkutan dan penjualan.

(3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan oleh Menteri.

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.

Pasal 83

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan

kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi penlegnng

IUPK meliputi:

a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi

pertambangan mineral logam diberikan dengan luas

paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi

produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan

luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

c. luas . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDObIESIA

c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi

pertambangan batubara diberikan dengan luas paling

banyak 50.000 (lirna puluh ribu) hektare.

d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi

produksi pertambangan batubara diberikan derlgan luas

paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral

logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.

f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara

dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.

g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral Yogam atau

batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing

10 (sepuluh) tahun.

Ketentuan lehih lanjut mengenai tala cara memperoleh WIUPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) d a i ~a yat (3),

dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan peraturan perrlerintah.

BAB XI

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KI-IUSIJS

Pasal 85

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan

usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 6 kepada

masyarakat secara terbuka.

Pasal 86

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat

(2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib

memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis,

persyaratan lingkungan dan persyaratan finansia.1.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pcrsyara tan

administratif, persyaratan teknis, persyarataii lingkungan,

dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

EAB XI1 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB XI1

DATA PERTAMBANGAN

Pasal 87

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu

pengetahuan clan teknologi pertambangan, Menteri atau

gubernur sesua.i dengan kewenangannya dapat menugasi

lembaga rise t negara da n / atau daerah untuk melakultan

penyelidikan dan penelitian tentang pertambanga n.

Pasal 88

(1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan

merupakan data milik Pemerintah danlatau pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangannya .

(2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah

daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk

pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.

(3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (:)

diselenggaraka n oleh Pemerintah dan/ atau peme rintah

daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan

penyelidikan darl penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 88 diatur dengarl peraturan pemerintah.

BAB XI11

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat rnelakukarl sebagjan atau

seluruh tahapan usaha pertarnbangan, bail., kegiatan

eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarans clan

sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah

memerluhi ketentuan peraturam perundang-undangan.

Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk

mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi

apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi,

kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 93

(I) Pemegang IUP dan lUPK tidak boleh memindahkan IUP

dan IUPK-nya kepada pihak lain.

(2) Untuk pengalihan kepemilikan danjatau saha~n di bursa

saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah

melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham scbagairnana

dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakulcan dengan

syarat:

a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan

b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

peratura.n perundang-undangan.

Pasal 94

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan

usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi

Indonesia;

c. meningkatkan . . .

PRESIDE N

REPUBLIK INDONESIA

c. meningkatkan nilai tambah surrlber daya mineral

dan/ atau batubara;

d. melaksanakan pengembangan dan peinberdayaan

masyarakat setempat; dan

e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik,

pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

a. ketentuan keselalnatan dan kesehatan kerja

pertarnbangan ;

b. keselamatarl operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan,

termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;

d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha

pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai

memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum

dilepas ke media lingkungan.

Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar

dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu

daerah.

Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan

daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan

rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat

mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK

Operasi Produksi.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan ?ascatambang

dilakukan sesuai dengan peruntukarn lahan

pascatambang.

(3) Peruntukan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimakslxd

pada ayat (2) dicantunlkan dalam perjanjian penggunaan

tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak

atas tanah.

Pasal 100

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana-iaminan

reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sssuai derigan

kewenangai~nya dapat menetapkan pihak ketiga untuk

melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana

jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak

melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai

dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 1.0 1

Ketentuan lebih lanjut rnengenai reklamasi dan pascatambang

sebagaimana dimaksi~d cialam Pasal 99 serta rlana jaminan

reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan

pemerintah.

Pasal 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah

sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan

mineral dan batubara.

Pasal 103

( 1 Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produltsi wajib

melakukan pengolahan dan pemurnian hasil

penambangan di dalam negeri.

(2) Pemegang IUP dan JUPK sebagaimana dirnaksud pacla

ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil

penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainrlya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai

tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta

pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur deilgan peraturan pemerintah.

Pasal 104 . . .

PRESIDEN

REPYBLIK INDONESIA

Pasal 104

(1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi

Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama

dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang

telah mendapatkan IUP atau IUPK.

(2) IUP yang didapat badan usaha sebagairn.arla dimaksud

pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus urituk

pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkari oleh

Menteri, gubernur, bupati/'walikota sesuai dengan

kewenangannya.

(3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana diniaksud pada

ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian

dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR,

atau IIJPK.

Pasal 105

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha

pertambangan yang bermaksud menjual mineral

dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu

memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

(3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran

produksi.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan

mineral dan/ atau batubara yang tergali kepada Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuaj dengan

Irewenangannya.

Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK hams mengutamakan pemanfaatan

tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107 . . .

PRESIDEN

REPUBL-IK INDONESIA

Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha

pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha

lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengaiz ketentuan

pera turan perundang-undangan.

Pasal 108

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan ltepada

Pemerintah, pemerlntah daerah, dan masyarakat.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangail

dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 1 10

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data

yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi

k-epada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya.

Pasal 11 1

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan

tertulis secara berkala atas rencana kerja dan

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan

batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih larljut mengenai bentuk, jenis, waktu,

dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) diatur dengarl peraturan

pemerintah.

Pasal 1 12

(1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha

pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dirniliki oleh

asing wajib melakukan djvestasi saham pada Pemerintah,

pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasio~al.

(2) Ketentuan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan perrierintah.

BAB XIV

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSIJS

Pasal 113

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan

dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila

terjadi:

a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan

penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usakla

pertambangan;

c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah

tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan

operasi produksi sumber daya rnineral dan/atau

batubara yang dilakukan di wilayahnya.

(2) Penghentian sementara kegiatail usaha pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak Amei~gurangi

masa berlaku IUP atau IUPK.

(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha

pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b disampaikan kepada Mentesi, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau

dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulj s

diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 114

(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan

kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama

1 (satu) tahu11 dan dapat diperpanjang paling banyak 1

(satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

(2) Apabila . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa

penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IIJPJC

sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegialan

dirnaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur,

atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai aengarr

kewenangannya mencabut keputusan pengherltian

se~nentara setelah menerima laporan sebagainiarla

dimaksud pada ayat (2).

Pasal 115

(1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha

pertambangan diberikan karena keadaan kahar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a,

kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah

dan pemerintah daerah tidak berlaku.

(2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha

pertambangan diberikan karena keadaan ya ng

menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban

pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan

pemerintah daerah tetap berlaku.

(3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha

pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung

lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan YTJPK

terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap

berlaku.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara

kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 13, Pasal 1 14, dan Pasal 1 15 diatur dengan peraturan

pemerintah.

BAB XV

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasai 1 17

IUP dan IUPK berakhir karena:

a. dikembalikan;

b. dicabut . . .

PHESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

b. dicabut; atau

c. habis masa berlakunya.

Pasal 1 18

(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat ~nenyerahkan kembali IUFJ

atau IUPK-nya dengan pernyataan tertuiis kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesilai de~lgan

kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetuj~wi oleh

Menteri, gubern ur, atau bupati/ walikota sesuai dengan

kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang

ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan

perundang- undangan;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Pasal 120

Dalam ha1 jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan JIJPK

telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau

perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan

tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut

berakhir.

Pasal 121

(1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya

berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajih

memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesual dengan

ketentuan peraturan peruridang-undangan.

(2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah

mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 122 . . .

PHESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 122

(1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau

habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 1 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau

bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada

badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui

mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.

Pasal 123

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau lUPK

wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil

eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 124

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan

jasa pertarnbangan lokal dan/ atau nasional.

(2) Dalam ha1 tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) pemegang ITJP atall

IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan

lain yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian

peralatan di bidang:

1) penyelidikan umum;

2) eksplorasi;

3) studi kelayikan;

4) konstruksi pertambangan;

5) pengangkutan;

6) lingkungan pertambangan;

7) pascatambang dan reklamasi; dan/ atau

8) keselamatak dan kesehatan kerja.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di

bidang :

1) penambangan; atau

2) pengolahan dan pernurnian.

Pasal 125

(1) Dalam ha1 pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa

pertambangan, tanggu~lg jawab kegiatan usaha

pertambangan tetap dibebankan kepada perrlegang IUP

atau IUPK.

(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan

usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dsngan

klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh

Menteri.

(3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib meng~~tamaltan

kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 126

(1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak

perusahaan dan / atau afiliasinya dalam bidang usaha j asa

pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang

diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.

(2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan apabila:

a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis

di wilayah tersebut; atau

b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang

berminat/ mampu.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa

pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal

125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.

BAB XVII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 128

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar peridapatm

negara dan pendapatan daerah.

(2) Pendapatan . . .

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara

bukan pajak.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tcrdiri atas:

a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

di bidang perpajakan; dan

b. bea masuk dan cukai.

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas:

a. iuran tetap;

b. iuran eksplorasi;

c. iuran produksi; dan

d. kompensasi data informasi.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah; dan

c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

(1) Pernegang lUPK Operasi Produksi untuk pertambangan

mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar (1%

(empat persen) kepads. Pemerintah dan 6% (enam persen)

kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak

berproduksi.

(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1%

(satu persen);

b. pemerintah kabupatenlkota penghasil mendapat

bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan

c. pernerintah kabupatenl kota lainnya da lam provinsi

yang sama mendapat bagian sebesar 2,596 (dua koma

lima perseri).

Pasal 130 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 130

(1) Pemegang IUP atau IlJPK tidak dikenai iuran produksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c

dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanahlbatuan

yang ikut tergali pada saat penambangan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi

sebagaimana diinaksud dalam Pasal 128 ayat (4) humf c

atas pemanfaatan tanahlbatuan yang ikut tergali pada

saat penambangan.

Pasal 131

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukarl pajak yang

dipungut dari pemegang IUP, IPR, ata-u IUPK ditetapka.n

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

( 1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan

tingkat pengusahaan, produksi, dan harga kornoditas

tambang.

(2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaks'ud

pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan ket.entuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dirnaksud

dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara

dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian

daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga)

bulan setelah disetor ke kas negara.

BAB XVIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK ICEGIAT'AN USAHA PERTAMBANGAPJ

Pasal 134

(1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas

tanah permukaan bumi.

(2) Kegiatan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat djiaksanakan

pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan

usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin

dari instansi Pemerintah sesuai dengan keterlt uan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat

melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan

dari pemegang hak atas tans-h.

Pasal 136

(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan

operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah

dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan

kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesa.ian

terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaii.

Pasal 138

Fak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan

hak atas tanah.

BAB XIX . . .

PRESIDEN

REPUBLlK INDONESIA

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 139

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan

pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksariakan oleh

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenl kota

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pemberian pedoman clan standar pelaksailaan

pengelolaan usaha pertambangan;

b. pemberian bimbiiigan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan darl pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemarltauan,

dan evalua.si pelaksanaan penyelenggaraan usaha

pertambangan di bidang mineral dan batubara.

(3) Menteri dapat melimpahkan kepada guberngr untuIr

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraa-n

kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambaiigan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanaltan

oleh pemerintah kabupatenl kota.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaj dengan

kewenangannya bertanggung jawab melakukan

pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPH,

atau IUPK.

Pasal 140

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemenritah

kabupatenl kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksariakan

oleh pemerintah kabupaten/ kota.

(3) Meiiteri

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengawasan atas

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang

dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 14 1

( 1) Pengawasan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 140,

antara lain, berupa:

a. teknis pertarnbangan;

b. pemasaran;

c. keuangan;

d. pengolahan data mineral dan batubara;

e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;

f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambanga.n;

g. keselamatan operasi pertambangan;

h. pengelolaan lingkungan hidup, reklarnasi, dan

pascatambang;

i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kema~npuan

rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

j . pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

setempat;

1. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi

pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha

pertambangan yang menyangkut kepentinga~lu mum;

n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan

o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangar\.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf 1

dilakukan oleh inspektur tambang seslaai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam ha1 pemerintah daerah provinsi atau pemerintah

daerah kabupatenl kota belum mempunyai inspektur

tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang

sudah diangkat untuk melaksanaan pembii-laan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 142 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 142

(I) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan

pelaksanaan usaha pertambangan di wilayzhnya masingmasirig

sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan

kepada Menteri.

(2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah

daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 143

(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap usaha pertambangan rakyat.

(2) Ke tentuan lebih lanjut mengenai pembinaan darl

pengawasan pertambangan rakyat diatur deilgan

peraturan daerah kabupatenl kota .

Pasal 14.4

Ketentuan le bih lanjut mengenai standar dan prosedu r

pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dala~n

Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143

diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Perlindungan Masyarakat

Pasal 145

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsu~lg dari

kegiatan usaha pertambangan berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan

dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undsngan.

b. mengajukan gugatan kepada pengadjlan terhadap

kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang

menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyara kat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangnn.

RAB XX . . .

FRESICEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB XX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Mesatu

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 146

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong,

melaksanakan, danlatau memfasilitasi pelaksanaar~ penelitian

dan pengembangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 147

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib nlendorong,

melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan

batubara.

Pasal 148

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 149

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia,

pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi

wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran 1apora.n atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam

kegiatan usaha pertambangan;

b. melakukan . .. .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atall badari

yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan

usaha pertambangan;

c. memanggil d an/ atau mendatangkan secara paksa

orang untuk didengar dan diperiksa sebagai salcsi atau

tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usal~a

pertambangan;

d. menggeledah tempat dan/ atau sarana yang diduga

digunakan untuk melakukan tindak pidana da.1a.m

kegiatan usaha pertambangan;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana

kegiatan usaha pertambangan dan mer~ghentikan

penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk

melakukan tindak pidana;

f. menyegel dan / atau menyita alat kegiatan usaha

pertambangan yang digunakan untuk melakukan

tindak pidana sebagai alat bukti;

g. mendatangkan dan/ atau meminta bantuan tenaga ahli

yang diperlukan dalam hubungannya derlgan

pemeriksaan perkara tindak pidana dalam ke5iatan

usaha pertambangan; danlatau

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana

dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150

(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana

dalam kegiatan usaha pertambangan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dirrlaltsud pada

ayat (1) rnemberitahukan dimulai penyidikan dan

menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi

negara Republik Indonesia sesuai dengall ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Peilyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam ha1

tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan

merupakan tindak pidana.

(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimalcsud pada

ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan .

BAB ,=I1 . . .

PRESIDEN

REPUBLiK INDONESIA

BAB XXII

SANKSI ADMINlSTRATIF

Pasal 15 1

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif'

kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 4 1, Pasal 43, Pasal 70, Pasal

7 1 ayat (I), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81

ayat (I), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97,

Pasal98, Pasal99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal

105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4),-Pasal 107, Pasal 108 ayat

(I), Pasal 1 10, Pasal 1 1 1 ayat (I), Pasal 1 12 ayat (I), Pasal

1 14 ayat (2), Pasal 1 15 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal

126 ayat (I), Pasal 128 ayat (1)) Pasal 129 ayat (11, atau

Pasal 130 ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh

kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau

c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 152

Dalam ha1 pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 1 dan hasil evaluasi

yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikam

sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Dalam ha1 pemerintah daerah berkeberatan terhadap

penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR

oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152,

pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR,

atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 1 5 5 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 155

Segala akibat l~ukum yang timbul karena penghentian

sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 1 ayat (2) huruf b dan

huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 1, dan

Pasal 152 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 157

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi

administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas

hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,

IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal

40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau

ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1.0

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159

Pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja

menyampaikan laporan sebagaimana dirnaksud dalani Pasal

43 ayat (I), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (I), Pasal 105 ayat

(4), Pasal 110, atau Pasal 11 1 ayat (1) dengan tidak benar

atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun clan denda

paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 160

(I) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa rr~emiliki

IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi

melakukan kegiatan operasi produksi dipjdana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lirria) tahun dam

denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah).

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK

Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan,

melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,

penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang

IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 37,

Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 aya t (l),

Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal

104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegjatan

usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah

lnemenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan palirig lama 1

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

Pasal 163

(1) Dalam ha1 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pjdana

penjara dan denda terhadap pengul-usnya, pidana yang

dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa

pidana denda dengan pemberatan ditambah 1 /3 (sat11 per

tiga) kali dari ketentuari maksimum pidana denda yang

dijatuhkan.

(2) Selairi . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1)) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan

berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/ atau

b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158,

Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku

tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan

tindak pidana;

b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

pidana; danl atau

c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak

pidana.

Pasal 165

Setiap orang yang rnengeluarkan IUP, IPR, ata.u IUPI<>

bertentangan dengan Undang-Undang ini dan

menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling

lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XXIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 166

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan ITJP, IFR,

atau IUPK yang bsrkaitan dengan dampak lingkungan

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 167

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP

yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan

penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar

dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan

WIUPK.

Pasal 168 . . .

PRESIDEN

REPUBLiK INDONESIA

Pasal 168

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan,

Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Kontrak karya dan perjanjian karya per~gusahaan

pertambangan batubara yang telah ada sebelum

berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlaltukan

sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal k0ntra.k karya

dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan

batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a

disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahui~ sejak

Undang-Undang ini diundangkan kecuali rr~engenai

penerimaan negara.

c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana

dimaksud pada huruf b adalah upaya penirlgkatan

penerimaan negara.

Pasal 170

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam 13asal

169 yang sudah berproduksi wajib melakukan perriurriian

sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambatlambatnya

5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

Pasal 171

(1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya

pengusahaan pertambangan batubara sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan

tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, ltonstruksi,

atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak

berlakunya Undang-Undang ini hams menyampaikan

rencana kegiatan pada seluruh wilayah

kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu

berakhirnya kon trak/ perjanjian untuk mendapatkan

persetujuan pemerintah.

(2) Dalam . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam ha1 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah

diberikan kepada pemegang kontrak karya dan peljanjian

karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan

dengan Undang-Undang ini.

Pasal 172

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaa~l

pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-

Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip

atau surat izin penyelidik.an pendahuluan tetap dihormati dan

dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasaskan

Undang-Undang ini.

BAB XXVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 173

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran lVegara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 283 1)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

Peraturan Perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang N O I J ~ O1~ 1

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Fokok

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 283 1) dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam Undang-Undang ini.

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah

di tetapkan dalam wa ktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang

ini diundangkan.

Pasal 175

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penenlpatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundanglcan di ,Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AND1 MATTALATTA

LEhIBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RJ

Kepala Biro Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UIVDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung

dl dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan,

pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan,

berkelanj utan dan benvawasan lingkungan, serta berkeadilan agar

memperoleh manfaat sebesar- besar bagi kemakmuran rakyat secar a

berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 'Tahun 1967

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undarrg

tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah

dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang

ma teri muatannya bersifat sentraiistik sudah tidak sesuai dengan

perkembangan situasi sekarang dan tantangan di rrlasa depan, Di sarripirig

itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan

peruhahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun

internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral

dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokra tisasi,

otonomi daerali, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan

tekriologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan

peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab

sejumlah perrnasalahan tersebut, perlu disusun peraturan peruridangundangan

baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat

memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan

penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertarnbangan

mineral dan batubara.

Undang-Undang . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIP,

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai bel-ikut:

1. Mineral dan batubara sebagai surriber daya yang tak terbarukan

dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya

dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan

pelaku usaha.

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha

yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, mallpun

masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari

batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah,

diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya masing-masing.

3. Dalam rangka penyelexlggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan

berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang

melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang

sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah

dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan

menengah serta mendorong tumbuhnya industri perlunjang

pertambangan.

6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha

pertambangan harus dilaksanakan dengarl memperhatikan prinsip

lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

PRESlDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan bemawasan

lingkungan adalah asas yang secara terencana

mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial

budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dar~

batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan

masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan

batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yaiig

dibakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Hurufj . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup j elas.

Huruf m

C ~ ~ kjuelpas .

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Culcup jelas.

H uruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral da11

batubara tingkat nasional adalah neraca yang

menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, clan

produksi mineral dan batubara secara nasional.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

C ~ k u jpel as.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup j elas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam

menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan clalarn

satu kabupatenl kota atau lintas kabupaten/ kota.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yailg dimaksud dengaiz luas adalah luas maksimuln clan luas

minimum.

Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh

semua pihak.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal20

Cukup jelas.

Pasal2 1

Penetapan WPR didasarkan pada perericanaan dengan rnelakukan

sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Pasal22 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengall tepi dan tepi sungai adalalz daerah

akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak) dalam

suatu meander sungai.

I-Iuruf b

Cukup jelas.

Iiuruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 23

Pengumuman rencana LVPR dilakukan di kantor desa / kelurahan dan

kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang

menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koo~.ditalt ; dan

dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalarn WPR.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal25

Cukup jelas.

Pasal26

Culcup j elas.

Pasal27

Ayat (1)

Penetapan WPN untuk kepentingan nasional diinaksudkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi

dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing

nasional dalam menghadapi tantangan global.

Yang.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga,

timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara.

Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan

mineral dan/ atau batubara yang keberadaannya terbatas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk

mcnentukan persentase besaran luas wilayah yang akan

diusahakan.

Ayat (3)

Ybng dimaksud dengan batasan waktu adalah WPIV yang

ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah riieiewati

jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi

semua kepentingali daerah yaIig terkait dengan WUPK sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal3 1

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas

minimum.

Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diteri~nao leh

semua pihak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup j elas.

Pasal 3.1

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif

adalah pertambangan sebagaimana diatur dalain peraturan

perundang-undangan di bidang ketenaganukliran

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini

termasuk mineral ikutannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha

milik negara dan badan usaha milik daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c. . .

PRESlDEN

REPUBLIK INDONESIA

IIuruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Humf d

Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk

biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Muruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasa! 4 1

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidilcan urnurn 1

(satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2

(dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan

1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu)

tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umuni 1

(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan P

(satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam je~lis tertentu

adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan,

dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun rneliputi penyelidikan umum 1

(satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjarig 1

(satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun

dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1

(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1

(satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi perlyelidikan umuril 1

(satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2

(dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi Itelayakan

2 (dua) tahun.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal45

Cukup jelas.

Fasal 46

Ayat ( 1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan

merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemcrintah

daerah.

Pasal 47

Ayat ( 1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam keterrtuan ini

termasuk jangka waktu uxltuk konstruksi selama 2 (dua)

tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jcnis tertentu

adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan,

dsn batu mulia.

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini

terrriasuk jangka waktu untuk konstruksi selanra 2 (dua)

tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini

termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua)

tahun.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 5 1

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral

ikutannya.

Pasal52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda

keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihalc lain

dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat. (1)

C ukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WICJP terdapat mineral lain yang bel-beda

keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihalc lain

dapat merigusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal56

Cukup jelas.

Pasal 5'7. . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal57

Cukup jelas.

Pasal58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda

keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain

dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal60

Cukup jelas.

Pasal6 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbecia

keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain

dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cu kup jelas.

Pasal 65

Cckup jelas.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 66

Cukup je.las.

Pasal67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat permohonan sehagaimana dimaksud dalam ketentuan ini

disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi clari

kepala desa/ lurah/ kepala adat rnengenai kebenaran riwnyat

pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan JPR.

Pasal68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

H uruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

H uruf c

Kegiatan pengelo1aa.n lingkungan hidup meliputi pencegallan

dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi

lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.

Pasa.1 7 1

Cukup jelas.

Pasal72

Cukup jelas.

Pasal 73. . .

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah

adalah dalam rangka pernberdayaan daerah.

Ayat (2)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasulc

mineral ikutannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (41

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal75

Cukup jelas.

Pasal76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat ( 1 )

Cukup jelas.

Ayat (2)

'Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kela.yakan

merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemeriritah

daerah.

Pasal78

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b. . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Cultup .jelas.

Iiuruf c

Cukup jelas.

Huruf d

'Jaminan kesungguhan termasuk di dalan~iiya biayra

pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

EIuruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Muruf k

Cukup j elas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cl~kupje las.

Huruf n

Cu kup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b. . .

PRESIDEN

REPUBLlK INDONESIA

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup j elas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q . . .

PRESlDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila saham~iya

dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuaii peraturan

perundang-undangan.

Pasal80

Cukup jelas.

Pasal8 1

Cukup jelas.

Fasal 82

Cukup jelas.

Pasal83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cu.kup jelas.

Huruf c. . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umurn 1

(satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2

(dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelajraklin

1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu)

tahun.

Huruf f

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1

(satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat djperpan~ang2

(dua) ltali masing-masing 1 (sa-tu) tahun; serta studi Icelayakan

2 (dua) tahun.

Huruf g

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini

termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua)

taliun.

Pasal84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal86

Cukup j elas.

Pasal87

Cukup j elas.

F'asal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal90

Cukup jelas.

PRESIDE N

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9 1

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan

ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam

kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal95

Cukup jelas.

Pasal96

HUI-uf a

Cukup jelas.

EI uruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yarig dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain

tailing dan limbah batubara.

Pasal97

Cukup jelas.

Pasal 98 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal98

Ketentuan ini dimaksudkan merigingat usaha pertambangan pada

sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air,

baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal39

Cukup jelas.

Pasa! 100

Cukup jelas.

Pasal 10 1

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana janlinan

pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan

pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.

Pasal 102

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk rneningkatkan

produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatarl terhadap

mineral ikutan.

Pasal 103

ayat (1)

Kewajiban untuk rnelakukarl pengolahan darl pemurnian di

dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk rneningkatkan

dan mengoptimalkan nilai tainbang dari produk, tersedianya

bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan

perlingkatan penerimaan negara.

a.vat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat i 1 f

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi

Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah

pengumsan izin pengangkutan dan penjualan atas lnineral

dan/ atau batubara yang tergali.

Ayat (2). . .

PHESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Aya.t (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan perneriksaan

dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali ole11

instansi teknis terkait.

AyaL (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mernper-tirnbangkan

kompeterisi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedja.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendulsung dan

menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih rrlampu

bersaing.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang

berdomisili di sekitar operasi pertambangan.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 1 10

Cukup jelas.

Pasal 11 1

Cukup jelas.

Pasal 2 12

Cukup jelas.

Pasal ! 13

Ayat ( 1

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I-Iuruf a

Yang dimaksud keadaan kahar wrce majeurj dalam ayat

ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan,

epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencnna

alam di luar kemampuan manusia.

Muruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat

ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan

perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK

dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha

pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau

lreadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan

penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha

pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi

daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dongan

aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 1 14

Cukup jelas.

Pasal 1 1 S

Cukup jelas.

Pasal 1 16

Cukup jelas.

Pasal 1 17

Culcup jelas.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1 18

Ayat (1) I

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam keter~tuan ini

antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis,

ekonornis, atau lingltungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 1 19

Cukup jelas.

Pasal 120

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap

ekplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 12 1

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

F'erusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di

daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 1 2 8 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

C~tkupj e las.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk

menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi

seper-ti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas. . .

PRESlDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang

terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha

pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 15 1

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cultup jelas . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal I57

Cukup j elas.

Pasal 155

Cukup jelas,

Pasal 1.59

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 1612

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan

IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal l66

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 1G8

Cukup jelas.

Pasal 169

Huruf' a

Cukup jelas.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan

perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus

disesuaikan dengan Undang-Undang.

Huruf c:

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 17 1

Cuku.p jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasa.1 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4959